Kompas.com - 12/04/2013, 06:50 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi massa berbasis Islam sedianya akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (12/4/2013) ini. Namun, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Sekretariat Pansus RUU Organisasi Massa, rencana aksi dibatalkan.

"(Aksi dibatalkan) berdasarkan informasi dari Sekretariat Pansus (RUU Ormas), hari ini tak ada sidang, termasuk tak ada agenda pengesahan RUU Ormas," ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, saat dihubungi melalui telepon, Jumat (12/4/2013) pagi. Dia mengatakan, pengesahan tersebut ditunda karena masih ada 10 pasal RUU Ormas yang belum tuntas dibahas.

Semula, aksi HTI ini akan dilakukan bersama sejumlah ormas lain berbasis Islam. "Banyak, ada dari Muhammadiyah, PBNU, dan kawan-kawan lain sesama ormas Islam," sebut Ismail. Menurut dia, bila aksi unjuk rasa ormas Islam ini jadi dilaksanakan bermaksud mengingatkan para anggota pansus bahwa aspirasi umat telah terakomodasi.

Bukan lagi soal asas

Dalam perbincangan dengan Kompas.com, Ismail mengatakan, isu yang dipersoalkan ormas berbasis massa Islam atas RUU itu tak lagi soal asas. Dia mengatakan, sudah ada perubahan yang patut diapresiasi dari pembahasan RUU ini, merujuk kesepakatan pansus 9 April 2013. "(Termasuk soal) asas yang diatur dalam Pasal 2 RUU Ormas," kata dia.

Menurut Ismail, sesuai kesepakatan pansus pada tanggal itu, rumusan soal asas ormas merujuk pada ketentuan yang dipakai dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. "Asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Itu saja," sebut Ismail.

Ismail mengatakan, bila rumusannya demikian, ormas Islam tak lagi punya masalah soal pengaturan asas. Rumusan sebelumnya soal asas ini mengharuskan pencantuman Pancasila sebagai asas ormas, tetapi mengizinkan penggunaan asas lain selama tak bertentangan dengan Pancasila.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bukan berarti sudah tak ada masalah dalam RUU Ormas. Ismail mengatakan, salah satu ganjalan yang akan terus mereka pertanyakan ke pansus adalah terkait penjelasan Pasal 61 RUU Ormas. "Bukan di batang tubuhnya, tapi penjelasan atas pasal tersebut," ujar dia.

Pasal 61 RUU Ormas mengatur tentang larangan bagi ormas untuk mengembangkan paham atau pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan pasal tersebut dalam rumusan awal, ujar Ismail, menderetkan beragam paham itu mulai dari komunisme, ateisme, marxisme, kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme.

"Namun, dalam rumusan terakhir per 9 April 2013, beberapa paham seperti kapitalisme dan liberalisme sudah tak lagi tercantum. Sementara di negara asalnya, kapitalisme sudah dipertanyakan, masa di sini dibolehkan? Apa kapitalisme yang eksploitatif sesuai dengan Pancasila?" tanya Ismail.

Ketentuan lain yang juga patut disayangkan, sebut Ismail, adalah rumusan Pasal 7 RUU Ormas. Pasal itu mengatur soal ranah kegiatan ormas. "Politik tidak masuk dalam ranah yang diperbolehkan dilakukan ormas," kata dia. Padahal, kegiatan ormas terkait politik bukanlah soal kekuasaan dan pragmatisme, tetapi terkait pendidikan dan penerapan ilmu politik yang lebih luas. "Itu kami sayangkan," kata dia.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

    KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

    Nasional
    Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

    Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

    Nasional
    Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

    Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

    Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

    Nasional
    YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

    YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

    Nasional
    Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

    Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

    Nasional
    Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

    Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

    Nasional
    Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

    Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

    Nasional
    MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

    MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

    Nasional
    Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

    Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

    Nasional
    Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

    Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

    Nasional
    Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

    Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

    Nasional
    Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

    Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

    Nasional
    KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

    KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

    Nasional
    Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

    Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X