Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Konvensi Capres, Demokrat Akui Meniru Golkar

Kompas.com - 08/04/2013, 22:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengakui partainya meniru gaya Partai Golkar dalam menjaring kandidat calon presiden melalui mekanisme konvensi. Namun, Agus mengatakan bahwa konvensi yang akan dilakukan partainya itu akan sedikit berbeda dari cara Partai Golkar.

"Konvensi kita meniru Golkar memang, tapi konvensi kita berbeda dengan partai-partai lain. Karena ini dari ketum, jadi kami belum dalam penjelasan soal rincian itu," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senin (8/4/2013).

Ketua Komisi X DPR itu memastikan bahwa konvensi akan dilakukan dengan cara Partai Demokrat. Namun, detail mekanisme konvensi itu hingga kini belum ditentukan. "Ke depannya, diharapkan ada juklak dan juknisnya. Semuanya itu akan ditentukan Pak SBY karena beliau Ketum, tapi juklak dan juknis itu dibicarakan kepada seluruh Partai Demokrat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan calon presiden yang akan diusung partainya dijaring lewat mekanisme konvensi. Namun, usulan konvensi ini baru sebatas wacana yang dikeluarkan SBY pada Sabtu (6/4/2013) malam. "Beliau punya ide begitu, tapi saya tidak tahu detailnya," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik seusai Perayaan Hari Nyepi Nasional di Istora Senayan, Minggu (7/4/2013).

Jero mengatakan, usulan proses penjaringan calon presiden melalui konvensi ini tiba-tiba saja dilontarkan SBY dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa pada Sabtu malam. Jero mengaku usulan ini belum di bahas di internal Demokrat.

Mekanisme konvensi dalam memilih calon presiden pernah diterapkan oleh Partai Golkar pada Pemilu 2009. Mekanisme ini membuka selebar-lebarnya kandidat yang ingin maju sebagai presiden, baik dari kalangan internal maupun eksternal, untuk berkompetisi dengan kandidat-kandidat lainnya.

Di satu sisi, mekanisme ini akan membuka peluang banyaknya kandidat yang akan mendaftar, tetapi di sisi lain mekanisme ini juga memerlukan biaya cukup besar. Partai Demokrat selama ini menetapkan calon presiden melalui mekanisme internal yang akan ditunjuk oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com