PT Indoguna Utama Memang Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Indoguna Utama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi, dikatakan sebagai salah satu perusahaan bermasalah. Mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Prabowo Respatiyo mengaku pernah menolak impor 51 kontainer daging milik PT Indoguna.

“Jadi, memang dulu pernah bermasalah saat pertama kali saya jadi dirjen. Ada 51 kontainer daging luar negeri yang tidak ada SPP (surat persetujuan pemasukan)-nya, makanya saya tolak,” kata Prabowo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/4/2013), seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi.

Prabowo pun melaporkan izin PT Indoguna yang bermasalah tersebut ke Inspektorat Jenderal Kementan. Selanjutnya, menurut Prabowo, Inspektur Jenderal Kementan melakukan pemeriksaan sekitar Maret 2011 dan menemukan bahwa izin bermasalah tidak hanya terjadi pada PT Indoguna. “Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dan aku diperiksa, ternyata tidak hanya satu perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan,” ujarnya.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Prabowo, Irjen Kementan merekomendasikan kepada Menteri Pertanian Suswono agar perusahaan-perusahaan yang bermasalah ini dimasukkan dalam daftar hitam (black list).

Pada kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK menetapkan empat tersangka, yakni mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq serta orang dekatnya, Ahmad Fathanah, dan Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi serta Arya Abdi Effendi. Dua direktur PT Indoguna diduga memberikan hadiah atau janji kepada Luthfi dan Fathanah terkait kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi perusahaan tersebut.

Nilai uang keseluruhan yang diberikan PT Indoguna diduga mencapai Rp 40 miliar, dengan perhitungan commitment fee per kilogram daging adalah Rp 5.000 karena PT Indoguna meminta kuota impor 8.000 ton.

Adapun Luthfi diduga "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi pihak Kementerian Pertanian. Meskipun bukan anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan kementerian ini, posisi Luthfi sebagai Presiden PKS dianggap memiliki pengaruh besar karena Suswono adalah Menteri Pertanian yang berasal dari PKS. Kementerian Pertanian adalah penentu kuota impor daging sapi, yang mengeluarkan rekomendasi untuk perusahaan yang akan mengimpor daging tersebut.