11 Anggota Kopassus Tersangka

Kompas.com - 05/04/2013, 03:59 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Dalam 17 hari, kasus pe- nyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, akhirnya terungkap. Ada 11 anggota Grup 2 Komando Pasukan Khusus Kandang Menjangan menjadi tersangka kasus itu, 9 di antaranya mengakui tindakan mereka.

”Para pelaku langsung mengakui tindakan mereka pada hari pertama tim investigasi bertemu mereka,” kata Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono, Kamis (4/4), dalam konferensi pers bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad dan Asisten Intelijen Komandan Jenderal Kopassus Letkol (Inf) Richard Tampubolon. Menurut Unggul, pengakuan para pelaku itu yang membuat tim investigasi dapat bekerja cepat. Ada 11 tersangka, tetapi dua anggota berusaha mencegah.

Unggul menjelaskan, motif para pelaku adalah setia kawan kepada almarhum Sersan Kepala Santoso yang tewas diserang beramai-ramai di Hugo’s Cafe. Penyiksaan sadis yang dialami Santoso membuat teman-temannya di Kopassus marah.

Pengungkapan kasus tersebut, ujar Rukman Ahmad, adalah keterbukaan yang merupakan kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie untuk menyampaikan kejujuran kepada masyarakat.


Terkait keterlibatan institusi atau pihak lain, Unggul mengatakan, sejauh ini bukti permulaan hanya mengarah kepada tersangka yang siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Kasus ini selanjutnya akan ditangani pengadilan militer.

Terungkap pula bahwa senjata AK-47 yang digunakan saat menyerang LP Cebongan merupakan senjata yang digunakan dalam latihan di Gunung Lawu.

Namun, Unggul membantah ada surat bon (pinjam) tahanan dari polda yang dipakai penyerang. Hal itu hanya tipuan. Mereka yang terlibat dalam penyerangan itu berpangkat tamtama dan bintara. Jumlahnya pun sembilan orang, bukan 17 seperti dugaan selama ini. ”Karena mereka pasukan khusus, geraknya cepat, kesannya banyak,” kata Unggul.

Sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap keterbukaan TNI AD. Hendardi dari Setara Institute mengatakan, temuan investigasi itu patut diapresiasi walau mengejutkan. Temuan semacam itu langka, apalagi dilakukan dalam waktu singkat. Dia menilai KSAD telah memetik insentif politik dari ekspektasi publik.

Apresiasi juga disampaikan pengamat militer Andi Widjajanto yang melihat keterbukaan itu sebagai budaya militer baru yang tidak lagi menolerir pasukan siluman. Selain itu, menjadi indikator bahwa TNI tidak lagi berupaya memperoleh impunitas jika ada tindak kejahatan yang dilakukan anggotanya.

Hendardi memberikan catatan, pilihan TNI untuk membawa pelaku ke pengadilan militer tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik. Pasalnya, peradilan militer tidak transparan dan akuntabel. Hal senada disampaikan AL Araf dari Imparsial yang mengatakan kasus itu bisa jadi momentum untuk reformasi peradilan militer

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X