11 Anggota Kopassus Tersangka

Kompas.com - 05/04/2013, 03:59 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Dalam 17 hari, kasus pe- nyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, akhirnya terungkap. Ada 11 anggota Grup 2 Komando Pasukan Khusus Kandang Menjangan menjadi tersangka kasus itu, 9 di antaranya mengakui tindakan mereka.

”Para pelaku langsung mengakui tindakan mereka pada hari pertama tim investigasi bertemu mereka,” kata Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono, Kamis (4/4), dalam konferensi pers bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad dan Asisten Intelijen Komandan Jenderal Kopassus Letkol (Inf) Richard Tampubolon. Menurut Unggul, pengakuan para pelaku itu yang membuat tim investigasi dapat bekerja cepat. Ada 11 tersangka, tetapi dua anggota berusaha mencegah.

Unggul menjelaskan, motif para pelaku adalah setia kawan kepada almarhum Sersan Kepala Santoso yang tewas diserang beramai-ramai di Hugo’s Cafe. Penyiksaan sadis yang dialami Santoso membuat teman-temannya di Kopassus marah.

Pengungkapan kasus tersebut, ujar Rukman Ahmad, adalah keterbukaan yang merupakan kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie untuk menyampaikan kejujuran kepada masyarakat.

Terkait keterlibatan institusi atau pihak lain, Unggul mengatakan, sejauh ini bukti permulaan hanya mengarah kepada tersangka yang siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Kasus ini selanjutnya akan ditangani pengadilan militer.

Terungkap pula bahwa senjata AK-47 yang digunakan saat menyerang LP Cebongan merupakan senjata yang digunakan dalam latihan di Gunung Lawu.

Namun, Unggul membantah ada surat bon (pinjam) tahanan dari polda yang dipakai penyerang. Hal itu hanya tipuan. Mereka yang terlibat dalam penyerangan itu berpangkat tamtama dan bintara. Jumlahnya pun sembilan orang, bukan 17 seperti dugaan selama ini. ”Karena mereka pasukan khusus, geraknya cepat, kesannya banyak,” kata Unggul.

Sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap keterbukaan TNI AD. Hendardi dari Setara Institute mengatakan, temuan investigasi itu patut diapresiasi walau mengejutkan. Temuan semacam itu langka, apalagi dilakukan dalam waktu singkat. Dia menilai KSAD telah memetik insentif politik dari ekspektasi publik.

Apresiasi juga disampaikan pengamat militer Andi Widjajanto yang melihat keterbukaan itu sebagai budaya militer baru yang tidak lagi menolerir pasukan siluman. Selain itu, menjadi indikator bahwa TNI tidak lagi berupaya memperoleh impunitas jika ada tindak kejahatan yang dilakukan anggotanya.

Hendardi memberikan catatan, pilihan TNI untuk membawa pelaku ke pengadilan militer tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik. Pasalnya, peradilan militer tidak transparan dan akuntabel. Hal senada disampaikan AL Araf dari Imparsial yang mengatakan kasus itu bisa jadi momentum untuk reformasi peradilan militer

Secara terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman seusai bertemu Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila, di Mabes Polri, Jakarta, mengatakan, polisi menemukan dua jenis peluru di lokasi kejadian. ”Ada dua jenis peluru. Apakah dimuntahkan dari senjata api yang berbeda atau sama, masih diperiksa,” katanya.

Ia menjelaskan, di lokasi kejadian antara lain ditemukan 8 selongsong peluru berkode PIN TO 7,62 (Pindad) dan 22 butir selongsong peluru berkode 64359. Dari temuan itu, berarti ada dua jenis peluru yang ditemukan.

Kepolisian, lanjut Sutarman, masih mendalami temuan selongsong peluru tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ia menambahkan, peluru itu digunakan dari senjata organik.

Komnas HAM terus berkoordinasi dengan Polri dalam menyelidiki tuntas kasus penyerangan LP Cebongan. Menurut Siti Noor Laila, dalam kasus penyerbuan LP Cebongan itu jelas ada indikasi pelanggaran HAM, yaitu hak atas hidup, hak atas rasa aman, dan hak terbebas dari penganiayaan dan perampasan. Komnas HAM berencana bertemu Panglima TNI hari ini.

Keterlibatan anggota Grup 2 Kopassus dalam penyerbuan LP Cebongan merupakan sebuah ironi. Sebab, aparat keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat justru melakukan pelanggaran dan main hakim sendiri. Hal itu dikhawatirkan, memunculkan trauma bagi masyarakat.

”Tahanan di LP saja bisa terancam, lalu bagaimana jika peristiwa serupa dialami masyarakat di luar LP yang tidak ada pengamanan. Masyarakat akhirnya trauma apabila hal semacam ini terjadi lagi,” ujar sosiolog kriminal dari UGM, Yogyakarta, Soeprapto, Kamis.

Menurut dia, belajar dari kasus penyerangan LP Cebongan, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, harus menghilangkan sikap right or wrong is my corps (benar atau salah korpsku). Karena itu, setiap kali ada anggota aparat keamanan yang terlibat pelanggaran, institusi bersangkutan harus tetap terbuka dan bertindak tegas.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran oleh aparat keamanan yang meresahkan masyarakat, kata Soeprapto, dibutuhkan sistem pengadilan yang kuat dan jelas. Anggota kesatuan yang terbukti melanggar aturan yang mengancam jiwa masyarakat harus dihukum berat. ”Ini penting karena tugas utama mereka adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan mengancam,” ujarnya.

Sebelumnya, Kamis pagi, Komisi III DPR sempat mengunjungi Hugo’s Café dan LP Cebongan. Mereka juga sempat mengorek keterangan dari para tahanan dan sipir tentang peristiwa tersebut

Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi III DPR melihat indikasi kuat ketidaksiapan Polda DI Yogyakarta sebelum penyerangan. Terlihat dari tidak disiapkannya personel pengamanan yang cukup. LP Cebongan pun berada dalam kondisi kurang aman dan tidak siap menghadapi serangan.(EDN/WHY/ABK/EGI/KOR/ANS/FER)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X