Heningnya DPR Menjelang Pemilu...

JAKARTA, KOMPAS.com — Maraknya kritikan soal rendahnya presensi pada rapat-rapat tak juga membuat para anggota DPR tersadar. Pada tahun 2013 ini, tingkat kehadiran para anggota Dewan dalam rapat-rapat komisi kian menurun. Hal ini bisa dilihat secara kasat mata dalam setiap rapat komisi yang hanya dihadiri segelintir anggotanya.

Pada Kamis (4/4/2013) pagi ini misalnya, hanya satu komisi yang mengadakan rapat, yakni Komisi VI DPR yang membawahi BUMN. Rapat komisi ini hanya dihadiri delapan anggota Dewan sehingga tidak memenuhi kuorum untuk membuat sebuah keputusan. Meski tak memenuhi kuorom, rapat yang diagendakan untuk mendengar laporan kunjungan kerja BUMN-BUMN tetap dilakukan dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Hanura Erik Satrya Wardhana.

Jumlah anggota Komisi VI yang hadir pun cukup timpang jika dibandingkan dengan para pejabat BUMN yang ikut dalam rapat itu. Banyak kursi kosong anggota Dewan yang ditempati staf BUMN. Rencananya, Komisi VI akan kembali melanjutkan rapat lain pada pukul 13.00. Namun, rapat ini ditunda tanpa keterangan yang pasti.

Sementara itu, di komisi-komisi lain, tidak tampak aktivitas berarti. Hanya sejumlah alat kelengkapan yang melakukan rapat. Badan Legislasi (Baleg), misalnya, melakukan rapat internal tentang RUU Pilpres dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Pada rapat paripurna Selasa (2/4/2013) lalu, jumlah anggota Dewan yang hadir pun kian berkurang. Biasanya, setiap rapat paripurna dihadiri sekitar 300 anggota Dewan. Pada Selasa kemarin, tampak hanya ada 290 anggota yang hadir. Terkait fenomena ini, Wakil Ketua Badan Kehormatan Siswono Yudhohusodo mengaku khawatir.

"Kami khawatir dan cemas. Ini sudah memasuki fase penetapan daftar caleg sehingga akan lebih banyak turun ke dapil masing-masing," ucap Siswono. Oleh karena itu, Siswono menuturkan, BK sudah memberikan pesan agar setiap kegiatan fraksi dilakukan pada hari Jumat atau akhir pekan. "Lebih-lebih jangan menggunakan hari Selasa karena merupakan hari pembahasan undang-undang," imbuh Siswono.