Kompas.com - 04/04/2013, 13:09 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperpanjang waktu pendaftaran bagi calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Sebelumnya, pendaftaran caleg digelar pada 9-15 April 2013. Namun, dalam peraturan baru KPU, pendaftaran caleg diperpanjang hingga 22 April 2-13. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran ini untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi caleg dalam menggalang dukungan. Hal itu diungkapkan Hadar dalam sosialisasi Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013, tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kantor KPU, Kamis (4/4/2013), di Gedung DPR, Jakarta.

"Kami melihat jika waktu pendaftaran itu sendiri sangat padat, baik untuk calon yang akan mendaftar maupun bagi kami. Sehingga, waktunya perlu kami panjangkan," kata Hadar.

Dengan perpanjangan waktu ini, diharapkan KPU memiliki waktu yang lebih lama untuk memeriksa daftar caleg sementara. Ia membantah bahwa perpanjangan ini untuk mengakomodasi kepentingan partai tertentu.

"Kami tidak membela siapa pun. Dan anggapan yang menilai kami tidak profesional saya kira tidak," katanya.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menilai, perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota legislatif, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6/2013, dinilai menyimpangi peraturan perundangan. Perpanjangan waktu itu pun dinilai hanya menguntungkan partai politik tertentu.

"Peraturan KPU yang ini dikeluarkan semata-mata menguntungkan partai-partai tertentu. Harusnya, peraturan berlaku adil bagi semua partai tanpa diskriminasi," ujar Arif, di Jakarta, Kamis (28/3/2013).

Partai yang diuntungkan dengan peraturan baru ini, sebut Arif, bisa jadi adalah partai yang baru belakangan ditetapkan menjadi peserta pemilu atau partai yang sedang bermasalah. Arif pun membantah KPU selalu berkonsultasi dengan DPR sebelum menerbitkan atau mengubah peraturan yang dibuatnya. Padahal, kata dia, seberapa banyak pun perubahan dibuat harus tetap dikonsultasikan ke DPR.

Arif berpendapat, terbitnya Peraturan KPU No 6/2013 ini menjadi preseden bahwa KPU akan melanggar undang-undang. Sementara tugas KPU adalah menjalankan perintah UU itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kewenangan atributif yang diberikan UU kepada KPU bukan tanpa batasan. Kewenangan itu dibatasi UU, etika, dan moral," tegas dia.

Ikuti berita terkait dinamika politik jelang Pemilu 2014 dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Nasional
    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Nasional
    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Nasional
    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Nasional
    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Nasional
    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Nasional
    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Nasional
    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Nasional
    Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

    Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

    Nasional
    57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

    57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

    Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

    Nasional
    Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

    Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

    Nasional
    Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

    Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.