Kompas.com - 02/04/2013, 23:56 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan dalam periode 2010 sampai saat ini.

Kelima impor daging sapi itu terindikasi melanggar lantaran impor dilakukan tanpa surat persetujuan pemasukan dari Kementerian Pertanian.

Selain itu, ditemukan adanya pemalsuan dokumen pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB), pemalsuan persetujuan impor daging sapi, daging impor tanpa melewati karantina. Temuan lain, adanya perubahan nilai transaksi impor daging sapi untuk dapat membayar bea masuk yang lebih rendah.

Hal itu diungkap dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2012 oleh BPK. Ikhtisar disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo kepada DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 2/4/2013 ).

Hadi menjelaskan, BPK masih menemukan kelalaian dalam penerbitan persetujuan impor (PI) oleh Kementerian Perdagangan dalam periode 2011 sampai sekarang.

Penerbitan PI itu tidak berdasarkan rekomendasi persetujuan pemasukan (RPP) dari Kementerian Pertanian. Padahal, kewenangan penetapan kebutuhan impor telah melalui rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan Kementerian Perekonomian.

Temuan BPK lainnya, realisasi impor daging sapi melebihi kebutuhan impor. Tahun 2010 , terjadi kelebihan realisasi hingga 150 persen atau 83,8 ribu ton dari kebutuhan impor. Adapun tahun 2011 terjadi kelebihan realisasi sebesar 187 persen atau 67,1 ribu ton dari kebutuhan impor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain terkait impor sapi, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah untuk mencapai swasembada beras. Hasil pemeriksaan periode 2010 sampai semester I tahun 2012 , masih ditemukan kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pencapaian target swasembada beras.

"Beberapa kelemahan tersebut menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target dan ketidakhematan penggunaan anggaran," kata Hadi.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.