Pramono Anung: Wali Kota Sebaiknya Tetap Dipilih Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung berpendapat, pemilu wali kota atau bupati secara langsung tetap yang terbaik. Saat ini muncul wacana agar wali kota atau bupati dipilih langsung oleh DPRD.

Pramono mengatakan, ketika wali kota atau bupati dipilih oleh DPRD dahulu, hal ini menyebabkan mereka lebih dekat dengan DPRD ketimbang rakyat.

"Banyak kepala daerah tidak merakyat. Jadi, untuk bupati atau wali kota seyogianya tetap demokrasi yang sudah kita pilih, yakni dipilih oleh masyarakat," kata Pramono, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Menurut Pramono, jika terjadi kerusuhan dalam proses pemilu bupati atau wali kota seperti di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, solusinya bukan dengan mengubah sistem pemilihan. Seharusnya, katanya, aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap tindak pidana dan berupaya melakukan pencegahan.

Pramono menambahkan, justru yang harus didorong adalah pemilu gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Sebab, kata politisi PDI-P itu, otonomi daerah berada di tingkat kabupaten/kota.

"Kalau perlu penyempurnaan, sebetulnya pada tingkat gubernur dan wakil gubernur. Kita tahu pilgub dengan luas wilayah yang besar, pasti biaya politiknya besar. Ada pemikiran karena otonomi daerah di tingkat II, maka gubernur bisa dipilih DPRD. Menurut saya itu masih rasional," kata Pramono.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap agar pemilu wali kota/bupati dipilih melalui DPRD jika melihat kerusuhan dan praktik politik dalam proses pemilu. Sejak 2005, sudah ada 50 korban tewas akibat pemilu wali kota/bupati.