Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum, Tak Masalah Ibas Tetap Jadi Sekjen

Kompas.com - 31/03/2013, 11:21 WIB
Kontributor Denpasar, Muhammad Hasanudin

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, tak ada masalah jika putra Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro alias Ibas, tetap menjabat sebagai sekretaris jenderal. Setelah SBY terpilih sebagai Ketua Umum DPP Demokrat, sejumlah pengamat menilai, citra Demokrat sebagai partai keluarga akan semakin kental jika Ibas tetap menjadi sekjen.

Menurut Ruhut, selama menjabat sekjen, kinerja Ibas dinilainya cukup baik.

"Untuk sekjen, Mas Ibas kerjanya bagus. Kalau beliau sekjen, tidak masalah, apalagi ketua umum, seperti dikatakan Bapak (SBY), hal-hal tertentu saja baru turun," kata Ruhut, di Nusa Dua, Bali, Minggu (31/3/2013).

Saat ini, kata Ruhut, SBY tengah menyusun struktur pengurus baru Demokrat di bawah kepemimpinannya. Hari ini, SBY, yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Demokrat, mengumumkan tiga pejabat baru untuk tiga posisi strategis di Demokrat. Mereka adalah Syarief Hasan yang menjabat Ketua Harian DPP Demokrat, Marzuki Alie sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, dan EE Mangindaan sebagai Ketua Harian Dewan Pembina. Sementara untuk posisi lainnya bergantung pada kebijakan SBY.

Keterpaksaan

KLB Demokrat yang digelar sejak Sabtu (30/3/2013) kemarin secara aklamasi memilih SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, SBY menyebutkan bahwa KLB adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014.

"KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," kata SBY, Sabtu (30/3/2013) malam. Keterpaksaan tersebut, ujar SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya ketua umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai ketua umum pada 23 Februari 2013.

Oleh karena itu, kata SBY, KLB merupakan cara Partai Demokrat untuk memiliki ketua umum baru dalam tenggat waktu singkat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2014.

"Maka, harus dipahami jabatan ketua umum (yang saya jabat ini) sementara meskipun sah dan resmi," ujarnya.

Ikuti berita terkait dalam topik:
KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com