SBY, Marzuki Alie, Saan Mustopa, atau Tri Dianto?

Kompas.com - 30/03/2013, 08:15 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan melangsungkan Kongres Luar Biasa pada Sabtu (30/3/2013) siang ini di Hotel Inna Bali Beach, Denpasar. Sejumlah spekulasi tentang siapa calon ketua umum yang akan bersaing di arena kongres pun berkembang mendekati perhelatan akbar partai pemenang pemilu 2009 itu.

Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB), Tri Dianto, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap, percaya diri dengan mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum. Pendeklarasian Tri maju dalam arena kongres pun dilakukan di kawasan Cikeas untuk menunjukkan bahwa pencalonannya mendapat restu dari Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Sudah menjadi rahasia umum, setiap kandidat ketua umum yang maju harus mendapatkan restu dari SBY sebagai tokoh sentral partai ini. Uniknya, Tri bukan mendeklarasikan diri di kompleks Cikeas, melainkan di Warung Bakso Sukowati yang ada di luar kompleks tempat SBY tinggal. Tidak ada satu pun pengurus DPP Partai Demokrat yang hadir dalam deklarasi itu. Tapi toh, Tri yang merupakan loyalis Anas Urbaningrum ini tetap tak gentar.

Tak lama setelah Tri mendeklarasikan diri, Wakil Sekretaris Jenderal Saan Mustopa mengambil langkah serupa. Pernyataan resmi Saan maju menjadi ketua umum justru dilontarkannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mendampingi Anas Urbaningrum memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Saan pun tak kalah percaya diri dibandingkan Tri.

Mirwan Amir, tim sukses Saan, mengklaim sejumlah wilayah yang dulunya merupakan basis suara dari Anas akan memilih Saan dalam perhelatan kongres kali ini. Sejumlah daerah sudah dipetakan, yakni Aceh, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Lampung, dan Jambi.

Marzuki Alie

Di luar dua nama yang secara terbuka mengungkapkan pencalonannya, ada pula Marzuki Alie yang diam-diam bergerilya di sejumlah daerah. Marzuki Alie memang tidak pernah secara eksplisit mengatakan dirinya akan maju. Ia selalu berujar diplomatis saat ditanya kesiapannya maju. "Kalau partai memberikan amanah kepada saya, sebagai kader partai saya harus mematuhinya," ucap Marzuki beberapa waktu lalu.

Tim sukses Marzuki Alie bahkan sudah melakukan pertemuan di Makassar pada awal Maret ini. Ketika itu, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Sulawesi dan Maluku dikumpulkan tim sukses Marzuki yang memaparkan visi dan misi Marzuki maju sebagai ketua umum. Marzuki juga dikabarkan melakukan pertemuan serupa di Jawa Timur.

Terakhir, gerilya Marzuki ketahuan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa hari sebelum kongres, Marzuki mengumpulkan 99 pengurus DPC di Hotel Mercure Jakarta. SBY pun berang dan menyampaikan pesan singkat mempertanyakan alasan manuver-manuver yang dilakukan Marzuki.

Ketidaksukaan SBY pada Marzuki memang bukan terjadi kali ini saja. Pada Kongres 2010 di Bandung dulu, Marzuki yang maju dalam bursa ketua umum juga tak mendapat restu SBY. Akan tetapi, Marzuki "ngotot" dan tetap maju sebagai calon ketua umum.

Pada pencalonannya kali ini, Marzuki juga sudah sempat mengutarakannya ke SBY dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara. Namun, ada yang menyebutkan, lagi-lagi SBY tak memberikan restu. Kabar ini dibantah oleh seorang anggota tim sukses Marzuki. Anggota tim sukses Marzuki itu mengatakan Marzuki justru sedang mengajukan Ani Yudhoyono kepada SBY pasca-pertemuan tertutup itu.

SBY

Kandidat kuat lainnya adalah SBY. Nama SBY mencuat saat pertemuan antara Majelis Tinggi dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah pekan lalu. Semua pengurus daerah sepakat memilih SBY secara aklamasi. Namun, SBY belum menyatakan kesediannya.

"Sebetulnya beliau tidak berminat atau tidak mau. Kalau normal, tentu beliau tidak mau. Tapi ini kan situasi yang tidak normal sehingga beliau katakan masih berpikir," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik di Hotel Grand Inna Beach Hotel, Denpasar, kemarin.

Jero mengatakan pada pertemuan Cikeas pekan lalu, SBY sempat mengutarakan keengganannya itu di hadapan para pengurus daerah yang memintanya maju sebagai ketua umum. Namun, akhirnya sejumlah menteri dari Demokrat yang hadir beserta pengurus daerah membujuk SBY.

"Akhirnya beliau pikirkan jawaban dan bertanya kepada kami bisa enggak menjamin kami-kami ini tidak akan sering ganggu beliau urusan partai. Misalnya tanda tangani DCS, cagub dan cawagub, dia masih mau. Tapi jangan tiap hari dikit-dikit cari ketum," ucap Jero.

Pembukaan KLB Partai Demokrat rencananya akan dilakukan pada pukul 13.00 waktu setempat, atau pukul 12.00 WIB. SBY akan menyampaikan sikapnya dalam forum ini apakah maju atau tidak. Jika maju, maka forum KLB dipastikan akan berlangsung singkat lantaran semua pengurus daerah kemungkinan besar sepakat melakukan aklamasi untuk memilih SBY.

Ada 502 pemegang hak suara dalam kongres kali ini. Sebaran pemegang hak suara itu yakni 5 orang Dewan Pembina, 3 orang Dewan Pimpinan Pusat, 2 orang dari tiap-tiap Dewan Pimpinan Daerah, 1 orang dari tiap-tiap Dewan Pimpinan Cabang, dan 1 orang dari Dewan Perwakilan Luar Negeri.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Nasional
    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Nasional
    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Nasional
    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Nasional
    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Nasional
    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Nasional
    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Nasional
    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Nasional
    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Nasional
    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Nasional
    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Nasional
    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X