Pemerintah Evaluasi Qanun, Siapkan Catatan Koreksi

Kompas.com - 28/03/2013, 18:53 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi dan memberikan catatan koreksi pada qanun Aceh yang pada 22 Maret 2013 ditetapkan secara aklamasi di DPRA. Bendera dan lambang suatu daerah adalah semangat dan kultural lokal, tetapi juga tetap harus merujuk peraturan perundangan.

"Itu kami evaluasi, semacam koreksi. Tentu kami akan minta penyesuaian-penyesuaian," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, dalam wawancara khusus dengan Kompas TV, Kamis (28/3/2013). Bila kajian atas qanun ini sudah selesai, dia mengatakan Dirjen Otonomi Daerah akan datang ke Nanggroe Aceh Darussalam untuk menyampaikan klarifikasi pada Gubernur dan DPR Aceh.

Reydonnyzar mengatakan pada prinsipnya sebuah bendera tidak boleh menyerupai panji atau menginspirasi separatisme. Berdasarkan PP 77/2007, Kementerian Dalam Negeri juga punya kewenangan untuk mengevaluasi peraturan daerah atau qanun, yang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan di atasnya. Dia pun menambahkan bahwa PP adalah aturan teknis turunan UU, dan tetap tak boleh bertentangan dengan beragam peraturan-perundangan di atasnya.

"Kekhususan Aceh kami hormati dan hargai, tapi tetap harus merujuk pada UU lain, tak hanya UU 11/2006," ujar Reydonnyzar. UU 11/2006 mengatur tentang Pemerintahan Aceh, termasuk yang memberikan 'kelonggaran' terkait struktur pemerintahan daerah berikut fasilitas, kelengkapan lembaga, maupun penggunaan istilah. Di dalamnya mencakup penggunakan istilah 'qanun' untuk kitab hukumnya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

    Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

    Nasional
    Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

    Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

    Nasional
    Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

    Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

    Nasional
    Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

    Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

    Nasional
    Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

    Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

    Nasional
    Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

    Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

    Nasional
    Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat 'New Normal'

    Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat "New Normal"

    Nasional
    Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

    Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

    Nasional
    YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

    YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

    Nasional
    Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

    Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

    Nasional
    Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

    Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

    Nasional
    Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Nasional
    Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

    Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

    Nasional
    Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

    Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

    Nasional
    Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

    Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X