Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Mutasi Kapolda Sumbar dan Malut

Kompas.com - 26/03/2013, 12:34 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo memutasi Brigadir Jenderal Wahyu Indra Pramugari dari jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Hal itu berdasarkan surat telegram rahasia (TR) Kapolri bernomor Kep/173/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri, yang diterima Kompas.com, Selasa (26/3/2013).

Wahyu yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM itu kini menjabat Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol.

Kemudian jabatan Kapolda Sumbar yang ditinggalkan Wahyu diisi oleh Brigjen Noer Ali. Dia sebelumnya menjabat Dirtipikor Bareskrim Polri.

Posisi Noer Ali kini dijabat oleh Komisaris Besar Idham Aziz yang sebelumnya menjabat Wakadensus 88 Polri. Wakadensus sendiri kini dijabat Kombes Budiono Sandi yang sebelumnya menjabat Dirintelkam Polda Metro Jaya.

Kemudian, Dirintelkam Polda Metro dijabat Kombes Sutanto. Jabatan Karoops Polda Maluku yang ditinggali Sutanto diduduki Kombes Martuan Martuani Sormin yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya bidang Ekonomi Baintelkan Polri.

Mutasi juga terjadi untuk jabatan Kapolda Maluku Utara yang sebelumnya dijabat Brigjen Affan Richwanto. Affan menduduki jabatan baru sebagai Dirsatwa Baharkam Polri menggantikan Brigjen Machfud Arifin. Sementara Machfud kini menjabat Kapolda Malut.

Selain itu, Wakapolda Maluku yang sebelumnya dijabat Kombes Herry Prastowo kini dijabat Kombes Muraf Ismail yang sebelumnya menjabat Kabagjiantekpol Bidppitk STIK Lemdikpol. Herry kini mengisi jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri yang sebelumnya dijabat Brigjen Dono Sukmanto.

Brigjen Dono kini menduduki posisi Kapolda Sulawesi Tengah. Brigjen Dewa Made Parsana yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulteng kini menjabat Irwil III Itwasum Polri.

Posisi Irwil III Itwasum Polri sebelumnya dijabat Brigjen Sriyono Heru Purnomo yang kini memasuki masa pensiun kini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com