KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja Wali Kota Bandung Dada Rosada. Penggeledahan itu dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap bantuan sosial di PN Bandung.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin (23/3/2013). Selain ruang kerja Wali Kota Bandung, sejumlah ruangan lain yang turut diperiksa KPK yaitu ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyono, ruang kerja Ketua PN Bandung, dan ruang kerja Panitera PN Bandung.

"Kita juga menggeledah rumah Heri, ruang Herry, dan Pupung," kata Johan.

Johan mengatakan, penggeledahan itu dilakukan guna mencari sejumlah alat bukti terkait kasus dugaan suap dana bansos tersebut. Alat bukti itu nantinya akan digunakan untuk mengungkap keterlibatan tiap-tiap tersangka dalam kasus ini.

"Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari sejumlah alat bukti terkait kasus dugaan korupsi suap dana bantuan sosial Pemkot Bandung," terangnya.

Sebelumnya, KPK menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi. Setyabudi dan Asep ditangkap di ruangan hakim di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, sedangkan Herry dan Pupung ditangkap di ruangan kerja masing-masing di kantor Pemkot Bandung. Keempatnya lalu menjalani proses pemeriksaan selama hampir seharian. KPK juga mengamankan seorang petugas keamanan di PN Bandung untuk diperiksa. Dalam kasus ini Pupung tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Hakim Setyabudi sebagai pihak yang diduga menerima pemberian uang sementara Herry, Asep, dan Toto diduga sebagai pihak pemberi. Keempatnya diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait kepengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Hasil penyidikan lebih lanjut, KPK juga telah mencegah Wali Kota Bandung Dada Rosada. KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan untuk Dada sebagai saksi dari tiga tersangka yakni Asep, Herry, dan Toto.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung