Survei: Pemerintah Belum Serius Tangani Masalah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain memfavoritkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, kelas menengah Indonesia juga mengungkapkan pendapat mengenai kinerja pemerintahan dalam survei Publica Research and Consulting mengenai referensi kelas menengah urban terhadap dinamika politik mutakhir.

Ternyata sebagian besar dari 1.300 responden menganggap bahwa pemerintah belum serius dalam menangani masalah kenaikan harga kebutuhan pokok, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Dalam pandangan masyarakat, persoalan bidang sosial ekonomi yang dianggap paling kurang mendapat perhatian adalah tingginya harga sembako dengan jumlah 28 persen," kata Rahadi T Wiratama selaku research director Publica, Rabu (20/3/2013).

Adapun pemberantasan KKN mendominasi jawaban responden dari segi politik, hukum dan HAM dengan 49,7 persen. Persoalan bidang sosial ekonomi lain yang dianggap kurang memperoleh perhatian dari pemerintah adalah masalah pengangguran (25,9 persen), kemiskinan (18,1 persen), biaya pendidikan yang mahal (15,4 persen), dan mahalnya layanan kesehatan (10,1 persen).

Adapun persoalan-persoalan bidang politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang juga dianggap kurang diperhatikan ialah jaminan rasa aman (28,9 persen) serta pertikaian antar-kelompok masyarakat (17,3 persen).

Terkait dengan pandangan responden mengenai kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah demikian, pandangan terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY mendapat respons yang cukup beragam. Sebanyak 38,6 persen masyarakat menganggap kinerja kepemimpinan SBY biasa saja. Jumlah ini relatif sama dengan yang menyatakan kurang puas (39,8 persen). Sebanyak 19,8 persen menyatakan puas, sementara 1,8 persen menjawab tidak tahu.

Survei ini diadakan dengan responden sebanyak 1.300 orang dari ibu kota tiap provinsi, dengan metode telepon. Rentang survei diadakan pada 18 hingga 21 Februari 2013.