PKS Minta PBB Anggap Mitra, Bukan Pesaing

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akhirnya meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014. Namun, PKS menganggap PBB layaknya mitra bukan kompetitor.

"Ya, saya ucapkan selamat tentunya. Semkain banyak teman seperjuangan untuk menyelamatkan suara umat," ujar Ketua DPP PKS Yudi Widiana, di Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Yudi mengaku bersyukur jika PBB bisa bergandengan tangan bersama PKS dalam memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat Indonesia. "Saya juga berharap PBB memposisikan PKS bukan sebagai rival atau pesaing. Akan tetapi mitra yang saling menguatkan," katanya.

KPU loloskan PBB

Seperti diberitakan, KPU menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Hal ini disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

"KPU menindaklanjuti putusan PTTUN dengan menerbitkan keputusan nomor 142 tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2014," ujar Husni.

Salah satu alasannya, terang Husni, proses kasasi akan memakan waktu lama. Sementara pendaftaran calon legislatif akan dilaksanakan dalam waktu dekat yakni 9 April 2013. PTTUN Jakarta sebelumnya memutuskan PBB menjadi peserta Pemilihan Umum 2014. Putusan itu berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan PBB sebagai penggugat terkait sengketa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat di dalam penetapan verifikasi faktual dengan no 05/Kpts/KPU/2013. Kasasi dapat diajukan paling lambat tujuh hari setelah PTTUN mengeluarkan putusan.

"Mengabulkan permohonan penggugat untuk menjadi peserta pemilu dan meminta kepada KPU untuk menerbitkan SK baru," kata Ketua Majelis Hakim PTTUN Arif Nurdu'a, saat membacakan amar putusan di PTTUN, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

PBB dalam sidang mengajukan masalah sengketa kuota 30 persen perempuan, dugaan adanya pengurus yang berstatus pegawai negeri sipil di Bantul, dan ketidakinginan tergugat melakukan verifikasi karena tidak memiliki KTP dan KTA. Padahal, menurut Arif, seharusnya seluruh berkas yang telah diserahkan PBB tidak menjadi halangan dalam proses verifikasi faktual KPU.

"Verifikasi faktual PBB seharusnya tidak masalah karena seluruh berkas sudah ada pada tergugat (KPU). PBB tidak terkait 18 parpol putusan DKPP," tandasnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Parpol Peserta Pemilu 2014