Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Regulasi Usia Jemaah Haji Lansia Diubah

Kompas.com - 18/03/2013, 15:28 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali akan mengubah regulasi tentang usia jemaah haji lanjut usia (lansia). Usia ini akan menentukan prioritas dari Kementerian Agama bagi jemaah dalam hal keberangkatan ibadah haji.

"Sekarang kan masih banyak anggota jemaah haji yang umurnya 100 tahun ke atas. Tahun kemarin ada anggota jemaah yang usianya 110 tahun, itu yang tertua. Kini kebijakan jemaah lansia akan diprioritaskan yang 83 tahun ke atas," kata Suryadharma saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/3/2013).

Pengubahan kebijakan itu terkait ingin meningkatkan Indeks Kepuasan Jamaah Haji setiap tahunnya. Indeks Kepuasan Jamaah Haji di tahun 2012 menurun tipis dari 83 persen di tahun 2011 menjadi hanya 81 persen di tahun 2012. Namun, Suryadharma menilai pengubahan kebijakan prioritas jemaah haji ini tidak berarti bakal merugikan jemaah haji yang sudah mendapatkan porsi sebelumnya.

"Yang tahun ini sudah mendapat kursi, ya harus berangkat. Tidak diganggu sedikit pun porsinya. Nanti kalau ada sisa, maka sisa itu juga diprioritaskan untuk usia 83 tahun ke atas," tambahnya.

Sebenarnya, lanjut Suryadharma, pemerintah juga sudah memprioritaskan usia jemaah haji ini. Namun, kesempatannya diberikan di posisi belakang sehingga jemaah lansia ini selalu berangkat belakangan. Namun, prioritasnya kali ini akan selalu diberikan di depan sehingga jemaah lansia bisa berangkat lebih dulu dibandingkan yang muda.

"Nanti usia jemaah haji yang akan berangkat akan terus diturunkan. Ya kalau bisa sampai 65 tahun atau 60 tahun. Tapi ini akan perlu lama," tambahnya.

Saat ini, porsi jemaah haji lansia mencapai 30 persen dari total jemaah haji yang berangkat setiap tahunnya yaitu sebesar 280.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com