Hajriyanto: Penguasa, Tinggalkan Pikiran Paranoid

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari menilai penggulingan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hanya sebatas wacana atau celetukan di beberapa kalangan. Hanya saja, Hajriyanto sama sekali tidak melihat wacana itu menjadi gerakan.

"Pikiran-pikiran paranoid sebaiknya ditinggalkan oleh penguasa," kata Hajriyanto ketika dihubungi, Jumat (15/3/2013), saat dimintai tanggapan pertemuan Presiden dengan beberapa pihak.

Hajriyanto mengatakan, wacana penggulingan pemerintahan sebelum akhir masa jabatan di 2014 membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Apalagi, wacana itu masih sangat sumir. Rakyat, kata dia, menginginkan jadwal demokrasi lima tahunan pemilu diikuti dan ditaati oleh semua pihak.

"Terlalu mahal harga sosial politiknya jika jadwal demokrasi lima tahunan itu diabaikan. Membangun demokrasi itu perlu kesabaran, ketekunan, dan nafas panjang. Langkah-langkah drastis yang instan itu tidak positif dan konstruktif," kata politisi Partai Golkar itu.

Hajriyanto menambahkan, "Sikap kritis terhadap pemerintah yang kadang-kadang diartikulasikan secara keras adalah biasa dan tidak harus dipahami sebagai gerakan penggulingan. Itu ibaratnya orang menyetel radio terlalu keras saja."

Seperti diberitakan, Presiden mengundang mantan Komandan Jenderal Kopassus yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, tujuh jenderal purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan 13 organisasi kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Pertemuan ketiga pihak itu digelar terpisah di Kantor Presiden.

Tujuh Jenderal purnawirawan mengaku menerima informasi adanya upaya agar pemerintahan SBY-Boediono tidak berjalan hingga di akhir masa jabatan. LPOI menyebut akan berada di belakang SBY sampai akhir masa jabatan.

Adapun Prabowo menganjurkan kepada semua pihak untuk membangun budaya demokrasi secara konstitusional. "Anda tidak puas, Anda mau perubahan monggo, silahkan, salurkan. Pemilu tinggal setahun lagi. Sekarang kalau mau ada perubahan secara tidak konstitusional, apa maksudnya? Mau ganti pemerintahan di tengah jalan? Toh tinggal setahun lagi pemilu. Untuk apa?," kata Prabowo.