Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto: Penguasa, Tinggalkan Pikiran Paranoid

Kompas.com - 15/03/2013, 16:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari menilai penggulingan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hanya sebatas wacana atau celetukan di beberapa kalangan. Hanya saja, Hajriyanto sama sekali tidak melihat wacana itu menjadi gerakan.

"Pikiran-pikiran paranoid sebaiknya ditinggalkan oleh penguasa," kata Hajriyanto ketika dihubungi, Jumat (15/3/2013), saat dimintai tanggapan pertemuan Presiden dengan beberapa pihak.

Hajriyanto mengatakan, wacana penggulingan pemerintahan sebelum akhir masa jabatan di 2014 membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Apalagi, wacana itu masih sangat sumir. Rakyat, kata dia, menginginkan jadwal demokrasi lima tahunan pemilu diikuti dan ditaati oleh semua pihak.

"Terlalu mahal harga sosial politiknya jika jadwal demokrasi lima tahunan itu diabaikan. Membangun demokrasi itu perlu kesabaran, ketekunan, dan nafas panjang. Langkah-langkah drastis yang instan itu tidak positif dan konstruktif," kata politisi Partai Golkar itu.

Hajriyanto menambahkan, "Sikap kritis terhadap pemerintah yang kadang-kadang diartikulasikan secara keras adalah biasa dan tidak harus dipahami sebagai gerakan penggulingan. Itu ibaratnya orang menyetel radio terlalu keras saja."

Seperti diberitakan, Presiden mengundang mantan Komandan Jenderal Kopassus yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, tujuh jenderal purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan 13 organisasi kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Pertemuan ketiga pihak itu digelar terpisah di Kantor Presiden.

Tujuh Jenderal purnawirawan mengaku menerima informasi adanya upaya agar pemerintahan SBY-Boediono tidak berjalan hingga di akhir masa jabatan. LPOI menyebut akan berada di belakang SBY sampai akhir masa jabatan.

Adapun Prabowo menganjurkan kepada semua pihak untuk membangun budaya demokrasi secara konstitusional. "Anda tidak puas, Anda mau perubahan monggo, silahkan, salurkan. Pemilu tinggal setahun lagi. Sekarang kalau mau ada perubahan secara tidak konstitusional, apa maksudnya? Mau ganti pemerintahan di tengah jalan? Toh tinggal setahun lagi pemilu. Untuk apa?," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com