Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Presiden Ditolak Hadiri Kongres HMI

Kompas.com - 15/03/2013, 13:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/3/2013), bukan karena penolakan dari internal HMI. Menurut dia, Presiden yang memutuskan untuk tidak hadir.

"Kami sudah pastikan jauh hari sebelumnya bahwa Presiden tidak hadir. Kalau diberitakan kemudian Presiden ditolak untuk hadir lalu tidak hadir, saya kira tidak benar," kata Julian di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Ketua Umum PB HMI Noer Fajriensyah menyebut PB HMI membatalkan undangan kehadiran Presiden di Kongres HMI. Keputusan itu diambil setelah PB HMI mempelajari dinamika di internal HMI.

"Harus diakui bahwa politik yang berkembang sejak kunjungan tersebut semakin besar dan isu-isu yang dimainkan menempatkan para pengurus HMI pada situasi yang tidak nyaman," kata Noer.

Pertama kali tak hadiri Kongres HMI

Julian menjelaskan, setelah menerima undangan dari PBHMI pada 14 Februari 2013, Presiden menanyakan kepada jajarannya bagaimana kondisi di internal HMI. Presiden ingin memastikan kongres akan berjalan kondusif dan tertib.

Pekan lalu, lanjut Julian, Presiden menerima laporan belum ada jaminan atau kepastian bahwa Kongres HMI akan berjalan tertib dan lancar sebagai syarat bagi kepala negara ketika akan menghadiri acara. Akhirnya, diputuskan Presiden tidak akan hadir.

Julian menambahkan, sejak menjabat Presiden tahun 2004, ini untuk pertama kali SBY tak hadir dalam Kongres HMI. Dalam Kongres HMI yang dihadiri Presiden SBY selama ini, kata dia, semua berlangsung damai, tertib, aman, dan kondusif.

"Bahwa ada perbedaan pandangan di dalam HMI itu dinamika demokrasi. Kita harus hargai pendapat. Tapi kalau berubah menjadi suatu yang tidak patut, ini yang harus kita hindari. Meski demikian, beliau tetap berharap bahwa Kongres HMI berjalan tertib dan lancar, meskipun ada dinamika di dalam," pungkas Julian.

Baca juga:
SBY Akan Dilempar Sepatu jika Hadiri Kongres HMI
Kongres HMI Batalkan Kehadiran SBY

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com