Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ketua DPR, Marzuki Alie Dianggap Tak Tepat Jadi Ketum

Kompas.com - 11/03/2013, 13:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie tak tepat mengisi jabatan ketua umum baru Partai Demokrat. Sebab, ia masih berstatus sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, Marzuki menyatakan kesiapannya maju dalam bursa ketua umum Partai Demokrat.

"Yang paling siap memang Pak Marzuki Alie. Tapi terus DPR bagaimana? Kalau Pak Anas yang lalu kan sudah meninggalkan kursi DPR-nya," ujar Ramadhan Pohan, di Gedung Kompleks Parlemen, Senin (11/3/2013).

Menurutnya, secara kemampuan, Marzuki Alie terbilang mumpuni karena kerap turun langsung ke lapangan bertemu para kader dan masyarakat di seluruh daerah. Namun, ia menyangsikan jika Marzuki tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR sekaligus ketua umum. "Akan jomplang nanti karena DPR harus terus dikawal. Pak Marzuki itu orangnya tegas dan dia man of action, tepat. Yang tidak tepat itu kan Ketua DPR," paparnya.

Ramadhan juga membantah wacana pencalonan kembali mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo. "Pak Hadi Utomo sudah lengser keprabon. Jangan ditarik-tarik lagi," ujar Ramadhan.

Seperti diberitakan, Anas Urbaningrum keluar dari Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Posisi Ketua Umum Partai Demokrat kini masih kosong. Belum dipastikan kapan kongres luar biasa (KLB) untuk menentukan ketua umum baru akan dilakukan. Namun, saat ini sejumlah nama beredar, mulai dari kader internal seperti Marzuki Alie hingga kalangan eksternal Djoko Suyanto dan Pramono Edhie. Marzuki Alie sempat mengatakan siap maju menjadi ketua umum jika memang dihendaki kader Partai Demokrat.

"Saya ini orangnya selalu melaksanakan kewajiban. Kalau ada niat kader, harus dihargai. Jadi ketua umum atau tidak, nanti akan ada di kongres," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Namun, dia mengatakan, peluang kader lain juga masih sama besarnya untuk mengisi kursi jabatan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com