Kompas.com - 10/03/2013, 17:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD belum bisa menanggapi isu pencapresan dirinya, termasuk soal rencana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasukkan nama Mahfud sebagai kandidat calon presiden yang akan diusung pada 2014 nanti. Posisi sebagai Ketua MK, kata dia, adalah alasan dia belum dapat menanggapi beragam wacana pencapresan itu.

“Saya belum bisa menanggapi, (karena) masih hakim MK. Tapi saya menghormati PKB, itu hak mereka,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (10/3/2013). Di sela penganugerahan gelar doktor kehormatan untuk ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Mahfud mengatakan PKB dan partai politik lain harus punya banyak alternatif calon yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014.

Beberapa pihak, kata Mahfud, harus ditawari, kemudian dilihat kapabilitas dan kesesuaian visi serta misinya. “Bagi parpol itu penting. Satu kalau sudah, didaftarkan. Tapi semua  harus ditawari dan dilihat kapailitasnya dengan kesesuaian visi dan misinya,” ujar Mahfud.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKB mulai memasukkan nama Mahfud sebagai salah satu calon yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2014. Ketua DPP PKB Marwan Ja'far mengungkapkan, partainya masih dalam taraf silaturahmi dan menjajaki. “Calonnya bisa dari PKB, bisa dari internal PKB dan warga NU, bisa di luar itu. Di internal PKB dan NU ada Pak Muhaimin, Pak Said Agil, dan Pak Mahfud,” sebut dia beberapa waktu lalu.

Menurut Marwan, PKB mempertimbangkan Mahfud lantaran dia memiliki kedekatan historis dengan PKB. Sebelum menjadi hakim MK, Mahfud adalah politisi PKB. Mahfud pun tak menepis soal kedekatan historis ini dengan mengatakan secara historis tak bisa lepas dari PKB. Bahkan, Mahfud mengakui adanya kedekatan emosional dengan partai tersebut.

Isu pencapresan Mahfud ini tak lepas dari hasil survei  Lembaga Survei Indonesia tentang figur berkualitas. Sebanyak 223 responden terpilih diminta menilai kualitas personal tokoh-tokoh nasional yang pantas maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Hasilnya, ada lima figur paling berkualitas menurut survei itu, yaitu Mahfud MD, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani Indrawati, dan Hidayat Nur Wahid.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

    Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Nasional
    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Nasional
    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.