"Utusan Senayan" Tekan Pejabat Kemenag

Kompas.com - 08/03/2013, 10:52 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perkara korupsi pengadaan laboratorium madrasah tsanawiyah dan penggandaan Al Quran kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/3). Dalam sidang terungkap, ”utusan Senayan” menekan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama memakai nama menteri.

Hal itu terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya ZP. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Afiantara menghadirkan saksi Muhammad Zen, PNS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, yang waktu itu menjadi Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Proyek APBN-P 2011 untuk laboratorium komputer MTs.

Begitu ditanya jaksa KMS A Roni tentang kaitannya dengan para terdakwa, Zen menceritakan peristiwa 16 November 2011. ”Malam-malam, kami kedatangan tamu di kantor saya, 5-6 orang. Di antara mereka Fahd el Fouz dan Syamsu Rahman. Mereka memaksa pemenang lelang segera diumumkan,” kata Zen.

Mereka adalah utusan Senayan, dalam hal ini DPR atau Zulkarnaen. Di ruangan itu, Zen ditemani pejabat pembuat komitmen Undang Sumantri.

”Di pertemuan itu, Fahd seolah-olah menelepon seseorang. Sepertinya dia mengatakan ’Halo Pak Menteri, saya di ruang bapak ini’,” kata Zen. Telepon yang seolah-olah kepada menteri itu ia tangkap sebagai tekanan agar segera mengumumkan pemenang lelang untuk perusahaan yang diusulkan utusan Senayan.

Padahal, ULP belum menyelesaikan analisis. Untuk perusahaan yang harus dimenangkan dalam proyek pengadaan laboratorium komputer senilai Rp 38 miliar, Syamsu membawa nama PT Batu Karya Mas (BKM), yang akhirnya menang. Esok harinya, karena tekanan itu, ULP mengumumkan pemenangnya.

Padahal, dokumen penawaran PT BKM tidak memenuhi syarat. Zen berselisih dengan koleganya, Bagus Natanegara, Kepala Seksi Perlengkapan Bagian Umum Ditjen Pendidikan Islam. Bagus menyebut orang-orang yang datang dengan kode ”anak-anak jin”.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Pengadaan Al Quran

 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    Nasional
    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    Nasional
    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

    Nasional
    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    Nasional
    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    Nasional
    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    Nasional
    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    Nasional
    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Nasional
    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Nasional
    Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

    Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

    Nasional
    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Nasional
    Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

    Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

    Nasional
    [UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

    [UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

    Nasional
    BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

    BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X