Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalis Anas Minta Abraham Samad Lengser

Kompas.com - 06/03/2013, 05:01 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Tri Dianto meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad agar bersedia meletakkan jabatannya. Pasalnya, Tri menilai Abraham Samad telah gagal menjadi pimpinan KPK menyusul bocornya draf surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik kasus dugaan korupsi Hambalang. Dalam sprindik itu disebutkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka atas gratifikasi mobil Harrier saat masih menjadi ketua fraksi partainya.

"Kalau lembaga salah harusnya pimpinan bertanggung jawab, mungkin di luar negeri sudah mengundurkan diri. Saya minta legawa lah pimpinan kpk untuk mengundurkan diri," kata Tri di depan rumah Anas, Jalan Teluk Semangka, Jakarta, Selasa (5/3/2013) malam.

Tri yang juga loyalis Anas itu menambahkan, selain kasus bocornya sprindik, Samad harus konsisten dengan janjinya. Menurutnya, Samad dalam uji kelayakan calon ketua KPK di DPR telah berjanji kasus dana talangan Bank Century akan selesai di akhir 2012. Jika target itu tidak tercapai, Samad akan bersedia mengundurkan diri. Namun, hingga kini kasus Century masih belum menemui titik terang.

"Saya ingin pertanggungjawaban dan komitmennya pimpinan KPK. Itu akan menjadi contoh bagi pejabat negara lain," tegasnya.

Tri menjelaskan, dirinya meminta kasus Century dan sprindik bocor untuk segera dituntaskan KPK. Sebab, KPK menurutnya memiliki kemampuan untuk itu. Mengenai sprindik sendiri, menurutnya Polri bersama KPK harus objektif. Hal itu untuk mencegah adanya staf KPK yang menjadi tumbal sepak terjang pimpinan lembaga anti korupsi sendiri.

"Saya sangat mencintai KPK yang independen, tetapi ada yang bocor, saya menilai lembaga KPK sudah tidak independen. Saya minta ini segera diusut oleh Kepolisian, Jadi jangan ada KPK yang sudah punya komite etik tetapi yang dikorbankan stafnya," ujarnya.

Sebelumnya, Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa merekomendasikan sanksi berat bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etik terkait bocornya draf sprindik atas nama Anas Urbaningrum. Sanksi terberat bila terbukti melanggar etik adalah meminta yang bersangkutan mengundurkan diri dari KPK.

"Jika ada (pelanggaran), maka sanksinya berupa rekomendasi dari Komite Etik kepada pimpinan KPK untuk ada variasinya, teguran lisan bila ringan, teguran tertulis bila sedang, dan bila berat maka ada anjuran untuk mengundurkan diri," kata Ketua Komite Etik KPK Anies Baswedan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa. Namun, ujar dia, masih terlalu dini untuk membicarakan masalah sanksi ini.

Komite Etik, kata Anies, kini tengah bekerja menelusuri dugaan pelanggaran etik yang diduga melibatkan unsur pimpinan KPK ini. Bila tak terbukti ada pelanggaran etik, hasil tersebut juga akan disampaikan kepada publik. Jika ditemukan unsur pidana terkait kebocoran draf sprindik atas nama Anas, lanjut Anies, Komite Etik juga dapat menyerahkan masalah ini pada kepolisian.

"Bila ada unsur pidananya memang itu harus diteruskan kepada aparat penegak hukum. Tapi itu fase yang jauh, hari ini baru pada fase akan memulai proses pemeriksaan. Masih terlalu awal untuk mulai mendiskusikan sanksi di saat saksi saja belum dipanggil," ungkap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com