Gerindra: KPK Harus Telusuri Aliran Dana ke Ibas

Kompas.com - 01/03/2013, 18:33 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri aliran uang ke Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Hal ini menyusul beredarnya data laporan keuangan yang menyebutkan adanya aliran dana Ibas sebesar 900 ribu dollar AS.

"KPK perlu mengembangkan penyelidikan terkait aliran uang dari Nazaruddin ke Sekjen Partai Demokrat," ujar Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, di Jakarta, Jumat (1/3/2013). Menurut dia, KPK juga tetap harus memanggil Anas sebagai saksi yang mengetahui dan menyaksikan adanya pemberian uang tersebut.

"Baru sesudah itu KPK meminta penjelasan dan mengkonfirmasi kebenaran cerita itu kepada Nazaruddin yang disebut sebagai orang yang mengucurkan aliran dana kepada Ibas," tutur Martin. Dia meminta KPK bersikap profesional dan proaktif menyikapi kasus ini tanpa mengabaikan inti persoalan pokok dari kasus yang sedang melilit Anas sekarang.

Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan lainnya. Martin menyebutkan profesionalisme dan independensi KPK diuji untuk bertindak cepat dan tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus ini.

"Kasus ini sudah terlalu lama menjadi berita yang menyandera kita, tanpa dipengaruhi opini-opini politik yang memiliki kepentingan yang sempit dalam kasus ini," kata Martin.

Seperti diberitakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan siap membongkar keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam proyek Hambalang. Tak lama setelah pernyataan Anas itu, beredar sebuah dokumen laporan keuangan PT Anugerah Nusantara milik Muhammad Nazaruddin.

Dalam dokumen milik Yulianis, direktur keuangan PT Anugerah Nusantara, itu disebutkan bahwa Ibas menerima uang sebesar 900 ribu dollar AS, yang dikirimkan dalam empat tahap. Pertama, pada 29 April 2010 dikirim 600 ribu dollar AS, diterima Ibas dalam dua tahap masing-masing 500 ribu dollar AS dan 100 ribu dollar AS. Kemudian, Ibas kembali menerima uang pada 30 April 2010, dua kiriman masing-masing 200 ribu dollar AS dan 100 ribu dollar AS.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

    Nasional
    2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

    2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

    Nasional
    UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

    UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

    Nasional
    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    Nasional
    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Nasional
    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    Nasional
    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Nasional
    Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Nasional
    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Nasional
    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Nasional
    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Nasional
    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Nasional
    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Nasional
    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X