Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Demokrat Belum Tentukan Waktu KLB

Kompas.com - 28/02/2013, 18:04 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, hingga saat ini partainya belum menentukan kapan akan menggelar kongres luar biasa (KLB).

"Saat ini kita fokus untuk membenahi puing-puing yang terpecah-pecah karena adanya kesalahpahaman," kata Marzuki seusai menghadiri acara seminar bertajuk "Konflik, Etnis, Agama, dan Separatisme" di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Kamis (28/2/2013).

Dengan mundurnya Anas, posisi ketua umum Demokrat saat ini kosong. Majelis Tinggi Demokrat memberikan mandat roda kepemimpinan partai kepada dua Wakil Ketua Umum, Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun; Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas; serta Direktur Eksekutif Toto Riyanto sampai diselenggarakannya KLB.

Penyelenggaraan KLB diperlukan untuk menunjuk ketua umum baru di partai tersebut. Marzuki merupakan salah satu tokoh yang disebut-sebut akan menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Dalam kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, pada 2010, Marzuki menjadi salah satu calon ketua umum dan bersaing dengan Andi Alifian Mallarangeng dan Anas.

Marzuki mengatakan, Partai Demokrat saat ini memang sedang diserang. Namun, ia percaya Partai Demokrat akan mendapat berkah dari Allah yang Maha Adil. "Saya yakin masih banyak kader yang mau bekerja keras dan membuat Partai Demokrat bisa berjaya," ujar Ketua DPR RI tersebut.

Mengenai masalah hukum yang membelit mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Marzuki berharap agar mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam tersebut konsentrasi pada permasalahan hukum yang menjeratnya. Marzuki mengatakan, setelah menjadi Ketua Umum DPP Demokrat, Anas menetapkan Muhammad Nazaruddin meskipun Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengingatkan agar Nazaruddin tidak menjadi bendahara umum partai. Hal itu dikarenakan SBY mengetahui belakang Nazaruddin yang tidak baik.

"Namun, sebagai pemenang kongres, ia (Anas) memang mempunyai hak untuk itu dan itu tentunya menunjukkan ia mempunyai hubungan khusus dengan Nazaruddin," ujar Marzuki.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com