Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Jawa Barat Hentikan "Real Count"

Kompas.com - 28/02/2013, 14:27 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menghentikan publikasi real count mulai Kamis (28/2/2013) pukul 12.00 WIB. Tidak ada dampak hukum dari perhitungan berbasis komputasi ini.

"Hasil resmi masih menunggu berjalannya penghitungan manual," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Bandung, Kamis (28/2/2013). Dia membantah ada desakan dari pihak mana pun terkait penghentian publikasi real count ini.

Menurut Yayat, publikasi real count dilakukan dengan niat baik untuk secepat mungkin menjawab keingintahuan masyarakat. Namun, sejak awal, ditegaskan pula bahwa real count yang memanfaatkan jejaring telekomunikasi dan teknologi informasi ini bukanlah suara resmi pemilu gubernur. "Kami hanya menjalankan asas transparansi," ujar Yayat.

Yayat pun berpendapat publikasi real count tidak memunculkan keresahan. "Malah memberi informasi," ujar dia.

Hingga Kamis (28/2/2013) pukul 10.30 WIB, berdasarkan data dari 65.019 TPS dan 17/449.180 pemilih, petahana Ahmad Heryawan yang berpasangan dengan Deddy Mizwar masih memimpin tabulasi dengan mendapatkan 5.568.883 suara (31,9 persen).

Menyusul di peringkat kedua perhitungan real count KPU Jawa Barat ialah pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki dengan 5.008.834 suara (28 persen). Dede Yusuf yang berpasangan dengan Lex Laksamana mendapatkan 4.399.893 suara (25,2), Irianto M Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim mendapatkan 2.169.742 (12,4 persen), serta Dikdik Mulyana Arif Mansyur-Cecep NS Toyib mendapatkan 301.828 suara (1,7 persen).(I024/Ella Syafputri)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jabar Satu

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com