Partai Demokrat Harus Segera Konsentrasi untuk Pemilu 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses hukum kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, harus diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat kemudian segera menuntaskan konflik internal agar bisa berkonsentrasi menyiapkan calon legislatif dan calon presiden untuk Pemilu 2014.

"Penetapan Anas sebagai tersangka dan 'berhentinya' dia sebagai ketua umum partai secara politik dianggap bisa sedikit membebaskan Demokrat dari belenggu Hambalang. Kasus itu telah menjadi masa lalu partai sehingga mereka bisa berkonsentrasi ke Pemilu 2014," kata," kata sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, di Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor. Anas lantas mengundurkan diri dari jabatannya di partai itu.

Robertus Robet menilai, dugaan korupsi proyek Hambalang adalah kasus besar yang telah membelenggu Partai Demokrat, menyedot habis energi, dan membuat elektabilitasnya merosot. Ketika Anas naik sebagai ketua umum, partai ini memiliki pemilih di atas 20 persen, tetapi hari-hari terakhir ini survei menunjukkan elektabilitasnya tinggal sekitar 8 persen."Ini kemerosotan sangat signifikan menjelang tahun 2014," katanya.

Untuk itu, sekarang Partai Demokrat perlu segera mengganti Anas. Penting diperhatikan, sosok itu haruslah orang yang bersih dan berintegritas sehingga mampu mengubah citra partai yang dinodai kasus Hambalang. Orang ini harus mampu berkomunikasi dan menerjemahkan pikiran-pikiran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur terkuat di partai. Sosok itu juga mesti mampu mempersiapkan jalan bagi partai untuk bersaing pada Pemilu 2014.

Konflik di Partai Demokrat sebenarnya praktis sudah berakhir dengan berhentinya Anas. Gesekan yang ada saat ini adalah pengelompokkan individu yang kontra terhadap kebijakan Yudhoyono dan juga yang anti-KPK dengan memanfaatkan posisi Anas saat ini.

"Publik berharap agar KPK bisa meneruskan kerja-kerjanya tanpa gangguan dari pihak manapun sehingga seluruh kasus korupsi bisa dituntaskan. Publik butuh partai yang sehat dan mampu menghadirkan sirkulasi elit untuk perbaikan bangsa ke depan," katanya.