Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Umar Arsal: Anas Tak Pernah Minta Pengurus Demokrat Mundur

Kompas.com - 25/02/2013, 21:55 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Tanggap Darurat Umar Arsal menjelaskan, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum tidak pernah mengajak atau meminta pengurus partai untuk mudur. Menurutnya, keinginan beberapa loyalis Anas yang ingin atau sudah menyatakan mengundurkan diri atas kemauan pribadi.

"Mas Anas tidak pernah mengajak atau meminta kami untuk mundur," ujar Umar seusai menghadiri rapat di DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013). Menurutnya, hal itu merupakan hak dan partai tidak dapat melarang keinginan pengurus lainnya untuk mundur.

Sebagai orang yang dekat dengan Anas, Umar sendiri mengaku akan tetap menjadi pengurus di partai. "Enggak, di luar atau di dalam sama saja, yang penting visinya. Kami masih mau mengabdi di partai," ujarnya.

Umar juga diketahui mengunjungi kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Ia mengaku datang hanya untuk berkumpul biasa dan memberikan semangat pada Anas. Ia pun hingga kini tetap berkomunikasi dengan Anas. "Itu hanya kumpul-kumpul biasa. Tetap komunikasi, memberi spirit menghadapi masalah hukumnya," terangnya.

Seperti diketahui, Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Sabtu (23/2/2013). Hal itu dilakukannya setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan gratifikasi pada proyek Hambalang.

Setelah Anas mengundurkan diri, Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Muhammad Rahmad juga menyatakan mundur. Rahmad mengaku, kemundurannya sebagai bentuk dukungan untuk Anas. Rahmad  pernah menjadi tenaga ahli Anas dan ikut mengurusi pembelian mobil Toyota Harrier yang disebut-sebut sebagai hasil gratifikasi itu.

Kemudian menyusul Ketua DPC Cilacap Tri Dianto yang menyatakan mengundurkan diri. Tri meyakini Anas tidak bersalah. Ia mengaku ingin fokus membantu Anas mencari keadilan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    Nasional
    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Nasional
    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Nasional
    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Nasional
    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Nasional
    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Nasional
    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    Nasional
    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Nasional
    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    Nasional
    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Nasional
    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Nasional
    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Nasional
    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Nasional
    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com