Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Demokrat Harus Gelar KLB

Kompas.com - 25/02/2013, 12:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan, Partai Demokrat harus segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, Sabtu (23/2/2013), pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kata Marzuki, KLB baru akan dilakukan setelah situasi partai dianggap kondusif.

"Ini kan berhalangan tetap. Maka, sesuai AD/ART, Wakil Ketum harus segera melakukan KLB. Ini perintah AD/ART harus segera melakukan KLB," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Menurutnya, situasi internal Partai Demokrat saat ini belum kondusif sehingga KLB belum bisa digelar. "Kami ingin konsentrasi meningkatkan soliditas partai dulu," ujar Marzuki.

Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan soliditas partai adalah dengan meningkatkan intensitas rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat). Selama masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, Marzuki mengaku, pengurus harian DPP Partai Demokrat baru sekali melakukan rapat, dan itu pun hanya perkenalan. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, pengurus harian DPP Partai Demokrat setidaknya menggelar rapat dua bulan sekali.

"Karena tidak ada rapat-rapat, ini jadi membuat situasi DPP jadi tidak terkendali. Anggota pengurus sering sekali bicara di publik," ujar Ketua DPR ini.

Selain itu, menurut Marzuki, rapat hanya untuk pengurus harian terbatas sehingga timbul ketidaksolidan. "Mereka jadi tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi kebijakan partai. Jadi, konsolidasi kami bangun dulu. Mudah-mudahan nanti ada KLB, semua sudah rapi dan semua berjalan dengan baik," katanya.

Dengan mundurnya Anas, posisi ketua umum Demokrat saat ini kosong. Majelis Tinggi Demokrat memberikan mandat roda kepemimpinan partai kepada dua Wakil Ketua Umum, Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun; Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas; serta Direktur Eksekutif Toto Riyanto sampai diselenggarakannya KLB.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

    "Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

    Nasional
    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com