Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2013, 21:12 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD menyatakan organisasinya tak akan ikut campur pada proses hukum Anas Urbaningrum bila KPK menangani kasus Ketua Umum Partai Demokrat itu dengan profesional. Hanya bila dalam proses nanti ada perlakuan tak adil untuk Anas, KAHMI akan turun tangan.

"Urusan hukum yang konkret, KAHMI tidak ikut campur. Biarkan berjalan," kata Mahfud saat dihubungi melalui telepon, Jumat (22/2/2013) malam. Namun, dia berharap KPK harus bekerja profesional, termasuk memaparkan secara terbuka di pengadilan nanti, apa dua alat bukti yang dipakai menjerat Anas. Seperti diketahui, Anas adalah Ketua PB HMI periode 1997-1999 dan kini duduk di jajaran Presidium KAHMI.

Mahfud menilai selama ini KPK sudah bekerja baik dan profesional. Dia tidak melihat ada intervensi di balik penetapan Anas sebagai tersangka KPK. Kalau ada anggapan bahwa penetapan ini merupakan dampak desakan istana sebagian kalangan internal Partai Demokrat, imbuh Mahfud, di sisi lain juga ada desakan dari kalangan yang menolak bila Anas dikaitkan dengan perkara hukum.

"Nah, kalau nanti ternyata Anas diperlakukan dengan tidak adil, barulah kami akan protes," kata Mahfud. Bagi KAHMI, ujarnya, yang penting adalah hukum ditegakkan dengan benar. Sejauh ini, Mahfud proses yang dijalankan KPK terkait kasus Anas masih lazim.

KAHMI, lanjut Mahfud, tidak menyediakan bantuan hukum untuk Anas. Perlakuan ini juga berlaku untuk jajaran KAHMI yang lain. "KAHMI ini, kan, ormas, kami tidak menyediakan (bantuan hukum) itu. Tapi, saya dengar Partai Demokrat sudah menjanjikan bantuan hukum. Saya kira itu memang wajib dilakukan," kata dia.

KPK, Jumat (22/2/2013) malam, menetapkan Anas sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan gratifikasi terkait kasus Hambalang. Selain menetapkan Anas sebagai tersangka, KPK juga meminta pencegahan kepada imigrasi untuk Anas.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Nasional
Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Nasional
Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Nasional
Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Nasional
Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Nasional
Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Nasional
Soal Kemungkinan Koalisi Usai Muhaimin Bertemu Airlangga, PKB: Kita Serahkan kepada Beliau Berdua

Soal Kemungkinan Koalisi Usai Muhaimin Bertemu Airlangga, PKB: Kita Serahkan kepada Beliau Berdua

Nasional
Anak Buah Ferdy Sambo Disebut Terus Membela Diri, Tak Akui Kesalahan Rintangi Penyidikan

Anak Buah Ferdy Sambo Disebut Terus Membela Diri, Tak Akui Kesalahan Rintangi Penyidikan

Nasional
Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup dan Denda Rp 1 Miliar

Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup dan Denda Rp 1 Miliar

Nasional
Periksa Dito Mahendra 5 Jam, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Eks Sekretaris MA Nurhadi

Periksa Dito Mahendra 5 Jam, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Singgung Gelar Adhi Makayasa Anak Buah Ferdy Sambo, Jaksa: Harusnya Beri Contoh, Malah Tak Akui Kesalahan

Singgung Gelar Adhi Makayasa Anak Buah Ferdy Sambo, Jaksa: Harusnya Beri Contoh, Malah Tak Akui Kesalahan

Nasional
Jaksa: Chuck Putranto Seharusnya Tolak Perintah Sambo

Jaksa: Chuck Putranto Seharusnya Tolak Perintah Sambo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.