Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Telah Serahkan Bukti Pembelian Harrier ke KPK

Kompas.com - 19/02/2013, 20:06 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, mengaku telah memberikan bukti ataupun kronologi pembelian mobil Toyota Harrier kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil tersebut, menurut dia, bukan pemberian atau gratifikasi dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Sudah lama (diberikan kepada KPK), dari Pak Anas dimintai keterangan," ujar Firman saat jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2013).

Ia menegaskan, bukti-bukti kronologi tersebut telah diberikan jauh sebelum dugaan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama tersangka Anas Urbaningrum beredar. "Iya, jauh sebelum itu," uajrnya.

Firman mengatakan, keterangan yang diberikan Nazaruddin kepada KPK bukanlah fakta sebenarnya. Ia menjelaskan, Anas membeli dari Nazaruddin dengan cara mengangsur sejak akhir Agustus 2009. Namun kemudian, beredar kabar, Nazaruddin menuding mobil tersebut merupakan pemberiannya. Atas kabar miring tersebut, Anas berusaha mengembalikan mobil itu, tetapi Nazar menolak dan meminta mobil dikembalikan dalam bentuk uang.

Anas pun menjual mobil tersebut seharga Rp 500 juta. Setelah itu terjadi pertemuan pihak Anas dan Nazar untuk menyerahkan uang penjualan mobil tersebut. Setelah diserahkan kembali kepada Nazar, persoalan mobil dianggap selesai.

Kasus itu pun tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Rabu (13/2/2013), mengungkapkan, pengusutan indikasi dugaan penerimaan gratifikasi berupa Toyota Harrier oleh Anas sebenarnya sudah memenuhi unsur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com