Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Pengurus DPC Demokrat Kumpul di Rumah Anas

Kompas.com - 16/02/2013, 00:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat disebut berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2013). Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani menyebut petemuan itu sebagai konsolidasi. Ia tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan konsolidasi.

"Saya di Duren Sawit bersama DPC-DPC untuk konsolidasi," tulis Irfan Gani dalam layanan pesan singkat pada Kompas.com, Jumat jelang tengah malam. Duren Sawit yang dimaksud Irfan adalah kediaman Anas.

Sebelumnya, Kompas.com menerima pesan layanan singkat dari Irfan berisi petisi "Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi". Petisi tersebut berisi ancaman aksi walkout  rapimnas, bila ada upaya melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat (baca: Beredar, Petisi Ancaman "Walkout" Rapimnas Demokrat). Petisi itu mengatasnamakan tiga pengurus cabang Partai Demokrat, yakni Ketua DPC Buol Arta Razak, Ketua DPC Pasaman Barat Yulianto, dan Ketua DPC Dharmasraya Masrigi.

Irfan mengaku, malam ini ia berada di kediaman Anas bersama ketiga pembuat petisi tersebut. Irfan menyebut, pengurus DPC Jawa Tengah dan DPC Sumatera Barat juga hadir. Dia mengatakan, Anas yang sebelumnya dikabarkan sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan, sudah kembali ke rumahnya.

Polemik di tubuh Partai Demokrat menyeruak sesudah muncul hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei itu menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat terjun bebas, tinggal menjadi 8,3 persen dukungan responden. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik langsung menggelar konferensi pers, meminta Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan membenahi partai, dan bahkan berpendapat bila Anas mengundurkan diri adalah pilihan yang terbaik.

Pernyataan Jero itu pun kemudian memicu reaksi para pendukung Anas di daerah. Tak lama setelah itu, Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi mengambil alih kendali partai, terutama terkait penataan dan konsolidasi partai. Meski Anas dinyatakan tetap menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, dia diminta fokus pada dugaan kasusnya di KPK. Majelis Tinggi pun kemudian memutuskan menggelar Rapimnas, yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (17/2/2013).

Rapimnas direncanakan akan dihadiri jajaran pimpinan partai, dari pusat, daerah, hingga cabang. Hadir pula Dewan Pembina, Komisi Pengawas, dan Dewan Kehormatan. Undangan untuk kegiatan ini pun tak kurang mengundang pertanyaan karena tidak mencantumkan nama dan tanda tangan Anas sebagai pengundang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

    PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

    Nasional
    Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

    Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

    Nasional
    2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

    2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

    Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

    Nasional
    Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

    Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

    Nasional
    Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

    Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

    Nasional
    TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

    TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

    Nasional
    UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

    UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

    Nasional
    Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

    Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

    KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

    Nasional
    Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

    Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

    Nasional
    DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

    DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

    Nasional
    Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

    Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

    Nasional
    Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

    Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

    Nasional
    Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

    Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com