Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir: Rapimnas adalah Kelanjutan Pakta Integritas

Kompas.com - 13/02/2013, 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 17 Februari 2013. Anggota Dewan Pembina Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan acara tersebut digelar sebagai kelanjutan penandatanganan Pakta Integritas.

"Kami harapkan itu berlanjut kepada kader-kader utama kita di daerah," kata Amir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/2/2013). Sebelumnya, pakta integritas sudah ditandatangani oleh para Ketua DPD Partai Demokrat, Minggu (10/2/2013).

Amir tidak menjelaskan apakah Rapimnas juga akan membahas restrukturisasi jajaran Partai Demokrat. Namun, dia mengatakan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono  ingin memotivasi kader dari pusat hingga daerah agar memiliki satu sikap yang sama."Mendeklarasikan satu komitmen baru yang telah disampaikan Ketua Dewan Pembina dalam menatap ke depan partai Demokrat," ujar dia.

Sementara itu  Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie, mengaku belum dapat memastikan waktu pelaksanaan Rapimnas Partai Demokrat. Menurut Marzuki, Rapimnas Partai Demokrat bisa dilakukan pada 17 atau 24 Februari 2013. "Tergantung tempat. Bisa tanggal 17 atau 24. Kalau tempat enggak ada maka tanggal 24," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua,  mengatakan Rapimnas akan membuat situasi di internal partainya kembali kondusif. "Pada 17 Februari nanti ada Rapimnas. Nanti akan lebih kondusif. Semua komitmen membesarkan partai akan ditumbuhkan," ujar Max, di Gedung DPR, Selasa (12/2/2013). Rapimnas ini, sebut dia, akan menjadi ajang konsolidasi pengurus dari pusat hingga cabang.

Menurut Max, saat ini memang ada banyak perbedaan pandangan atas keputusan Majelis Tinggi partai yang mengambil alih seluruh tugas dan kewenangan terkait penataan dan konsolidasi partai. Tapi, ujar dia, pengurus daerah partai ini juga sudah berkomitmen untuk mendongkrak kembali elektabilitas Partai Demokrat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Kemelut Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com