SBY Tak Nyaman Sprindik Anas Bocor

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa tidak nyaman dengan pemberitaan di salah satu surat kabar nasional mengenai bocornya dokumen yang diduga draf surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemberitaan itu, disebutkan adanya keterlibatan staf dari Staf Khusus Istana Kepresidenan.

"Presiden merasa tidak nyaman dan perlu memberikan atensi yang serius," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Julian mengatakan, Presiden berharap KPK melakukan pengusutan secara serius dan transparan atas kebocoran dokumen itu. Jika diperlukan, Presiden menyarankan KPK bekerja sama dengan kepolisian.

Presiden, kata Julian, menyoroti sikap pihak-pihak tertentu yang tanpa beban melakukan pembocoran rahasia negara. Padahal, menurut Presiden, kebebasan dan keterbukaan informasi publik ada aturannya.

"Siapa pun yang bersalah mesti diberikan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Negara kita negara hukum. Oleh karena itu, hukum mesti ditegakkan," kata Julian.

Julian menuturkan, jika nantinya hasil investigasi ternyata tidak terbukti ada keterlibatan staf Istana, Presiden meminta nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan.

Sebelumnya, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal KPK untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus itu. Tim akan bekerja untuk memastikan apakah dokumen yang bocor itu berasal dari KPK atau bukan.

Mekanisme dewan pertimbangan pegawai dan komite etik dibentuk jika pembocornya terbukti berasal dari dalam KPK. Jika pelaku pembocor dokumen ternyata levelnya berada di bawah komisioner, akan dibentuk dewan pertimbangan pegawai untuk menyidangkannya.

Jika ternyata pembocor dokumen tersebut merupakan salah satu komisioner KPK, akan dibentuk komite etik untuk mengusutnya.