Diperiksa Terkait Hambalang, Zulfadhli Minta KPK Usut Kemenkeu

Kompas.com - 12/02/2013, 19:21 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal fraksi Partai Golkar Zulfadhli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pelanggaran yang diduga dilakukan pihak Kementerian Keuangan dalam persetujuan kontrak tahun jamak (multi years) anggaran proyek Hambalang. Desakan ini disampaikan Zulfadhli saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Hambalang, Selasa (12/2/2013).

“KPK jangan hanya fokus pada penyimpangan yang dilakukan Kemenpora tapi juga mengapa persetujuan itu disetujui Kemenkeu tanpa prosedur yang benar,” kata Zulfahdli di Gedung KPK,Kuningan, Jakarta.
Menurut dia Kementerian Keuangan tidak mengikuti prosedur yang benar dalam menyetujui kontrak tahun jamak Hambalang. Salah satu yang janggaL, kata Zulfadhli, persetujuan kontrak tahun jamak itu tidak diketahui Komisi X DPR selaku mitra kerja Kementrian Pemuda dan Olahraga.

“Soal multi years saya yakini tidak pernah dibahas di komisi X, saya yakin 100 persen bisa dibuktikan dari risalah rapat dan itu sudah diambil KPK dan juga rekaman rapat di komisi X. Dari sana seharusnya KPK bisa menilai ada tidaknya kejanggalan dalam pembahasan,” ujarnya.

Padahal, lanjut Zulfadhli, penetapan kontrak tahun jamak untuk anggaran proyek Hambalang tersebut, harus melalui pembahasan di Komisi X DPR terlebih dahulu. “Tapi kok tiba-tiba saja Menkeu mengeluarkan anggaran multi years? KPK harus menggunakan audit investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) soal Hambalang,” tambahnya.

Dalam hasil audit investigasinya, BPK menduga pihak Kemenkeu melakukan pelanggaran terkait persetujuan kontrak tahun jamak anggaran Hambalang. Menurut BPK, Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama.

Padahal, kontrak tahun jamak itu diduga melanggar PMK No 56/PMK.02/2010. Pelanggaran itu, antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.  

Selain itu, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri. Terakhir, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan merugikan keuangan negara.

Hari ini, KPK memeriksa Zulfadhli dan sejumlah orang lainnya sebaga saksi Hambalang. Selain Zulfadhli, mereka yang diminta keterangan adalah anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, adik Andi Alfian Mallarangeng, Choel Mallarangeng, dan pengusaha Paul Nelwan.

Sebelumnya KPK memeriksa anggota DPR yang pernah menjadi anggota Komisi X, yakni  Angelina Sondakh (Partai Demokrat), Mahyuddin (Partai Demokrat), Gede Pasek Suardika (Partai Demokrat),  I Wayan Koster (PDI-Perjuangan), Primus Yustisio (Partai Amanat Nasional), Rully Chairul Azwar (Partai Golkar), Kahar Muzakir (Partai Golkar). Seusai diperiksa, para anggota Dewan ini rata-rata mengaku ditanya penyidik KPK seputar persetujuan anggaran Hambalang.

Berita terkait dapat dibaca pada topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Nasional
    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Nasional
    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Nasional
    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Nasional
    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Nasional
    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Nasional
    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Nasional
    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Nasional
    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    Nasional
    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Nasional
    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Nasional
    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Nasional
    'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

    "Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

    Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.