Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Restrukturisasi Demokrat di Banggar DPR untuk Hindarkan Kecurigaan

Kompas.com - 11/02/2013, 22:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat ditarik setelah keputusan yang diambil rapat Majelis Tinggi yang diperluas pada Jumat (8/2/2013) lalu. Restrukturisasi keanggotaan Badan Anggaran DPR dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan lagi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan bahwa tindakan restrukturisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR dilakukan karena tidak terlepas dari adanya temuan rekening "gendut" yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap anggota Banggar DPR.

"Berdasarkan laporan PPATK, yang bersangkutan harus diselamatkan. Misalnya, orang itu sudah punya uang banyak sebelum di Banggar, lalu dinyatakan bermain. Kasihan, makanya dikasih jabatan yang lain dulu," ujar Marzuki, Senin (11/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

PPATK sempat menemukan 21 transaksi mencurigakan anggota Banggar. Namun, PPATK masih merahasiakan siapa saja pemilik transaksi mencurigakan tersebut. Seluruh data sudah disampaikan PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marzuki mengatakan, para anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat akan ditarik dan diberikan jabatan yang sama sekali tidak terkait anggaran. "Artinya, jangan pegang jabatan yang menimbulkan kecurigaan," kata Marzuki.

Jika ternyata anggota itu tidak terbukti menyelewengkan anggaran, Marzuki menuturkan partainya akan menempatkan kembali yang bersangkutan di Banggar. "Nanti dibicarakan di Majelis Tinggi, seberapa masif berita itu. Kalau disebut di bukti pengadilan, nah itu lain cerita," kata Marzuki.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan akan melakukan perombakan para anggota Banggar di DPR. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penyelamatan Partai Demokrat yang elektabilitasnya merosot lantaran kasus-kasus korupsi.

"Melakukan reposisi terhadap personel partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru, termasuk kader yang menjadi anggota badan anggaran. Acuan dari pergantian adalah kapasitas, the right person in the right place," kata SBY dalam jumpa di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik "Kemelut Demokrat".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

    "Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

    Nasional
    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com