Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto: Yang Kritik SBY, Kenapa Dulu Diam?

Kompas.com - 11/02/2013, 12:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mempertanyakan kritikan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelamatan Partai Demokrat.

Hajriyanto mengatakan, sejak menjabat Presiden tahun 2004, SBY sudah merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketika itu, kata dia, tidak ada pihak yang keberatan atas rangkap jabatan tersebut.

"Orang-orang yang sekarang protes waktu itu juga diam saja. Dalam perspektif ini, maka sejatinya tidak ada masalah dengan langkah Presiden SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi untuk berposisi mengendalikan penuh partai. Wong memang Majelis Tinggi, menurut orang kalangan internal Demokrat, secara tidak langsung juga memiliki fungsi serta kewenangan itu. Sekali lagi tidak ada masalah," kata Hajriyanto di Jakarta, Senin (11/2/2013).

Hajriyanto menilai sikap SBY tersebut hanya akan menimbulkan masalah kecil, yakni terkait arahan SBY kepada para menteri dari parpol untuk fokus kepada tugas di kementerian dan tidak mengutamakan kerja politik hingga 2014. Keputusan SBY itu, kata dia, tentu terkesan tidak sejalan dengan perintahnya.

"Konsekuensi dari langkah Presiden tersebut adalah para menteri dari parpol menjadi ringan saja kalau sekarang juga mengurusi parpolnya masing-masing. Apalagi banyak di antara mereka yang menjabat sebagai pimpinan teras parpol, bahkan ketua umum parpol. Walhasil, instruksi tersebut menjadi tidak efektif lagi," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, berbagai pihak mengkritik SBY pascakeputusan Majelis Tinggi Demokrat dalam penyelamatan partai. SBY memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi.

SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat. Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis.

Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi. Sikap SBY itu disampaikan setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pasca-Pemilu 2009.

SBY sudah membantah penilaian bahwa dirinya tak akan fokus dalam pemerintahan hingga 2014. "Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY.

Selengkapnya, silakan ikuti di topik pilihan:
KEMELUT DEMOKRAT

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com