Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam Ini, SBY Kumpulkan Ketua DPD Demokrat

Kompas.com - 10/02/2013, 09:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mengumpulkan jajaran Majelis Tinggi dan para menteri asal Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/2/2013) malam.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Saan Mustopa mengatakan, SBY akan memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus daerah terkait masalah di internal Demokrat.

"Dalam rangka konsolidasi internal," kata Saan ketika dihubungi, Minggu.

Para pengurus DPP tidak diundang dalam pertemuan nanti. Ketika ditanya hal itu, Saan beralasan pengurus DPP sudah diwakilkan Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum. "Nanti Anas hadir," ujar dia.

Sebelumnya, Majelis Tinggi Demokrat memutuskan sejumlah kebijakan untuk mengatasi merosotnya elektabilitas Demokrat seperti terlihat dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Elektabilitas Partai Demokrat disebut tinggal 8,3 persen.

Solusi itu, pertama, SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat. Kedua, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis.

Ketiga, elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi. Keempat, Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban organisasi partai, integritas, kredibilitas, dan kinerja.

Kelima, keputusan Majelis Tinggi mutlak diindahkan dan dijalankan. Sanksi tegas untuk yang tidak menjalankan. Keenam, penataan, penertiban, dan konsolidasi partai yang dipimpin dan dikendalikan SBY berakhir setelah nama baik dan kondisi pulih. Ketujuh, Anas tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Anas diberi kesempatan menghadapi masalah hukum yang ditangani KPK.

Kedelapan, Demokrat mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur- unsur negatif. Setelah itu, baru melakukan ikhtiar untuk Pemilu 2014 . Mereka yang tidak suka terhadap kebijakan dan penyelamatan Demokrat yang dipimpin SBY dipersilakan meninggalkan untuk diisi pejabat baru.

Baca juga:
JK: Presiden Tidak Boleh Lebih Pentingkan Parpol

Politisi Golkar Yakin SBY Tak Akan Fokus Urus Rakyat
Presiden Seharusnya Tidak "Nyambi"

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com