Gubernur Riau Rusli Zainal Tersangka Korupsi PON

Kompas.com - 08/02/2013, 14:13 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. KPK menjerat Rusli dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Pengumuman status Rusli ini disampaikan dalam jumpa pers, Jumat (8/2/2013) siang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Sejak tanggal 8 Februari 2013, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup, yang kemudian menyimpulkan dalam kaitan dengan perbuatan melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pembahasan Perda di Provinsi Riau. Dengan tersangka atas nama RZ, yang bersangkutan adalah Gubernur Riau," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Jumat pekan lalu, KPK sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, ditemukan dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Rusli dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau.

Ketua KPK Abraham Samad, Selasa (5/3/2013), mengungkapkan, status Rusli hanya tinggal menunggu sprindik. "Belum ada surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) untuk RZ (Rusli Zainal), tapi sudah ekspose dan sudah dinaikkan ke penyidikan, tinggal menunggu sprindik keluar. RZ kena kasus Pelalawan dan kasus PON," katanya.

Nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.

Surat dakwaan jaksa KPK menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan revisi peraturan daerah tersebut. Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap.

Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON.

Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

    Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

    Nasional
    Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

    Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

    Nasional
    Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

    Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

    Nasional
    Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

    Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

    Nasional
    Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

    Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

    Nasional
    Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

    Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

    Nasional
    Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

    Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

    Nasional
    Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

    Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

    Nasional
    Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

    Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

    Nasional
    Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

    Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

    Nasional
    Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

    Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

    Nasional
    Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

    Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

    Nasional
    Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

    Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

    Nasional
    Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

    Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

    Nasional
    Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

    Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X