Gubernur Riau Rusli Zainal Tersangka Korupsi PON

Kompas.com - 08/02/2013, 14:13 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. KPK menjerat Rusli dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Pengumuman status Rusli ini disampaikan dalam jumpa pers, Jumat (8/2/2013) siang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Sejak tanggal 8 Februari 2013, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup, yang kemudian menyimpulkan dalam kaitan dengan perbuatan melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pembahasan Perda di Provinsi Riau. Dengan tersangka atas nama RZ, yang bersangkutan adalah Gubernur Riau," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Jumat pekan lalu, KPK sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, ditemukan dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Rusli dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau.

Ketua KPK Abraham Samad, Selasa (5/3/2013), mengungkapkan, status Rusli hanya tinggal menunggu sprindik. "Belum ada surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) untuk RZ (Rusli Zainal), tapi sudah ekspose dan sudah dinaikkan ke penyidikan, tinggal menunggu sprindik keluar. RZ kena kasus Pelalawan dan kasus PON," katanya.

Nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.

Surat dakwaan jaksa KPK menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan revisi peraturan daerah tersebut. Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap.

Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON.

Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

    8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

    Nasional
    Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

    Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

    Nasional
    Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

    Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

    Nasional
    UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    Nasional
    UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

    UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

    Nasional
    Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

    Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

    Nasional
    Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

    Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

    Nasional
    Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

    Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

    Nasional
    Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

    Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

    Nasional
    MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

    MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

    Nasional
    Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

    Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

    Nasional
    Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

    Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

    Nasional
    UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

    UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

    Nasional
    Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

    Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X