Kompas.com - 08/02/2013, 11:11 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Saan Mustopa meyakini, solusi yang akan ditawarkan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengarah pada pelengseran Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Demokrat.

"Saya yakin SBY akan bijak dan arif menyikapi masalah Demokrat. Pasti akan cari jalan keluar yang terbaik," kata Saan ketika dihubungi, Jumat (8/2/2013).

Saan yakin tak akan ada solusi Kongres Luar Biasa (KLB). Menurutnya, opsi KLB hanya akan menciptakan kegaduhan baru di internal yang dapat menghabiskan energi. Hal itu, kata dia, akan berdampak buruk mengingat semakin dekatnya pemilu.

"Kalau energi habis, mubazir juga. Lebih baik konsolidasi ke dalam," kata Saan.

Ketika ditanya apakah ia melihat ada upaya KLB di kalangan Majelis Tinggi, Saan mengaku tak mengetahui persis. Majelis Tinggi, kata Saan, belum pernah secara gamblang meminta Anas mundur.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat akan mengumpulkan jajaran Majelis Tinggi di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat sore. SBY mengaku sudah memiliki solusi menyelesaikan masalah Demokrat. Solusi itu akan dibicarakan dengan Majelis Tinggi.

Majelis Tinggi Demokrat terdiri dari sembilan elite Demokrat. Mereka, yakni SBY, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam AD/ART Partai Demokrat, Majelis Tinggi bisa mengusulkan KLB dengan disertai alasan. Hal itu tertuang dalam Pasal 100 Ayat 3. Meski demikian, KLB tetap saja diselenggarakan oleh DPP Demokrat dengan menghadirkan para pengurus daerah.

Polemik Demokrat itu kembali mencuat setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pasca-Pemilu 2009.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Nasional
    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Nasional
    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Nasional
    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Nasional
    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Nasional
    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    Nasional
    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Nasional
    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Nasional
    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Nasional
    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Nasional
    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Nasional
    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Nasional
    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.