Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura : Tak Usah Besar-besarkan Masalah Fuad Bawazier

Kompas.com - 06/02/2013, 17:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjelasan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua soal Fuad Bawazier yang disebutkan dalam tanggapan Presiden, diiterupsi. Persoalan tersebut dianggap hal biasa yang tak perlu dibesar-besarkan.

"Kalau kasus ini ternyata tidak diproses berarti bukan kasus hukum. Saya kira ini tidak (perlu) dibesar-besarkan untuk cari persoalan yang tanpa ada dasarnya ini," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Safrudin Sudding, menginterupsi pembahasan, Rabu (6/2/2013). Menurutnya, dinamika semacam ini sudah biasa terjadi. Kalau memang ada kesalahan, kata dia, yang terpenting sudah diklarifikasi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku prihatin dengan sikap Presiden SBY yang membuka kasus orang lain saat mengklarifikasi tudingan pengemplangan pajak keluarga Cikeas. "Ini kekuasaan mencoba buka borok seperti menjadi ancaman," kecam Bambang.

Bambang menilai tindakan Presiden ini menjadi bahaya di alam demokrasi. "Kalau demokras dibangun dengan semangat ini, bahaya. Ini persoalan lapor melapor dan buka membuka. Kasus yang lama dan diyakini Suding bukan kasus hukum. Ini mencemarkan nama Fuad Bawazier," ujar dia.

Sebelumnya, Abdullah Hehamahua menjelaskan bahwa Fuad memang pernah diperiksa Komite Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) terkait temuan kekayaan yang janggal saat menjadi anggota DPR periode 1999-2004. Peristiwa ini terjadi pada 2003, di mana Abdullah masih menjadi Wakil Ketua KPKPN.

Abdullah mengatakan dia menerima laporan dari tim pemeriksa bahwa ada kejanggalan dalam kekayaan Fuad yang menjadi anggota DPR 1999-2004. Fuad sempat diperiksa KPKPN dan mengaku kekayaannya itu adalah modal usaha dari adiknya di Arab Saudi.

Adik Fuad itu pun sudah bersaksi di hadapan Fuad. Setelah itu, KPKPN melaporkan 11 nama anggota DPR ke Bareskrim, termasuk Fuad. Namun, kasus ini kemudian menguap lantaran KPKPN dibubarkan Komisi II DPR.

Presiden vs Fuad dkk

Dalam jumpa pers di sela-sela kegiatan umrah di Jeddah, Arab Saudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi tudingan pengemplangan pajak. Ia balik menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pelapor penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya.

Secara khusus Presiden SBY menyoroti Fuad Bawazier, dalam keterangannya itu. Ia menyebutkan enam tahun lalu dia sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri. "Tapi di saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailan berintrospeksi. Junjunglah kebenaran," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com