Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Soal Kasus, Itu Urusan Pribadi Fuad Bawazier

Kompas.com - 06/02/2013, 14:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Akbar Faizal mengatakan, pihaknya tidak akan meminta penjelasan kader Hanura, Fuad Bawazier, terkait dugaan terlibat pidana seperti disinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, kata Akbar, hal itu masalah pribadi Fuad.

"Enggak (klarifikasi), itu urusan pribadi Fuad. Enggak ada urusannya dengan Hanura. Itu kan sebelum dia gabung (Hanura)," kata Akbar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Dalam jumpa pers di Mekkah, Presiden mengatakan, enam tahun lalu, ia berencana mengangkat Fuad sebagai menteri. Namun, setelah menerima informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden urung melakukan hal itu. Jika Fuad dijadikan menteri, katanya, akan ada masalah besar yang menanti.

Akbar mengatakan, bisa saja pernyataan Presiden benar. Namun, dia meminta agar jangan ada upaya pergeseran isu dari masalah pajak keluarga Presiden seperti dilaporkan The Jakarta Post ke masalah lain.

"Presiden jelasin saja apa yang dia dimaksud. Saya khawatirkan bergeser dari laporan The Jakarta Post lalu berpindah ke orang yang menyebarkannya. Saya ingin semua pihak fokus ke situ (laporan The Jakarta Post)," kata Akbar.

Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post. Presiden pun mengaku prihatin dituduh tidak membayar pajak.

''Saya telah memenuhi kewajiban saya dengan sebenar-benarnya untuk bayar pajak,'' ujar Presiden di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/2/2013) malam.

''Saya prihatin, dengan harta yang jumlahnya tidak spektakuler dianggap tidak taat pajak. Ada yang triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan,'' kata Yudhoyono.

Presiden mengaku sudah mendengar ada yang melapor kepada KPK terkait dugaan tak taat bayar pajak yang dituduhkan kepadanya. Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden menyoroti soal Fuad. Ia menyebutkan, enam tahun lalu dirinya sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri.

''Namun, pada saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi, saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' kata Presiden.

Baca juga:
Sebut Fuad Bawazier Berkasus, Pernyataan SBY Dipertanyakan
Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com