Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Harus Turun Tangan, tapi Tak Perlu Copot Anas

Kompas.com - 05/02/2013, 23:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan sudah sewajarnya Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dalam memperbaiki elektabilitas Partai Demokrat yang kini terseok. Namun, langkah itu tak perlu dengan harus menggeser Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sebagai seorang yang sangat bertanggung jawab, pendiri, dan penggagas partai ini, saya kira SBY wajar melakukan itu. Saya kira dia adalah segala-galanya partai ini," ujar Max, Selasa (5/2/2013). Dia menilai langkah penyelamatan Partai Demokrat memang harus dilakukan oleh SBY mengingat kondisi yang sudah kritis.

Penyelamatan yang dilakukan pun harus dilakukan secara sistemik. "Bukan geser-menggeser untuk menyelamatkan partai," kata Max. Langkah sistemik tersebut misalnya dengan memantapkan konsolidasi internal antara pengurus kader, mulai dari tingkat pusat hingga ranting.

Anjloknya suara Demokrat dalam berbagai survei, menurut Max, lantaran citra negatif akibat pemberitaan kasus korupsi yang dikaitkan dengan kader partai ini. "Harusnya benahi bagaimana memantapkan kondisi partai buat hubungan indah para kader sehingga bisa melahirkan opini positif untuk disampaikan ke lembaga survei," kata Max.

Max pun yakin SBY tidak akan mengambil langkah penyelamatan dengan menggeser Anas dari posisi Ketua Umum. Pasalnya, Partai Demokrat memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak memungkinkan SBY melampaui kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi partai ini.

Elektabilitas Partai Demokrat terjun bebas dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dari capaian suara di atas 20 persen pada Pemilu 2009, survei ini mendapatkan hanya 8,3 persen responden yang bakal memilih Partai Demokrat bila pemilu digelar hari ini. Meski masih menempati posisi ketiga, elektabilitas Partai Demokrat jauh tertinggal dari dua kompetitor di atasnya, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com