Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei Bukan "Kiamat" untuk Demokrat

Kompas.com - 05/02/2013, 14:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Komunikasi Publik I Gede Pasek Suardika mengatakan, partainya akan terus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas. Pasek menegaskan, kongres luar biasa yang sempat diembuskan untuk melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak akan terjadi.

"Kami terus bekerja keras. Partai Demokrat itu lebih besar dari SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), seolah-olah Demokrat besok kiamat. Kami juga punya survei lain yang memperlihatkan hasil lain," ujar Pasek, Selasa (5/2/2013), di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Berdasarkan hasil survei SMRC, tingkat keterpilihan (elektabilitas) Partai Demokrat terjun bebas ke posisi ketiga dengan perolehan suara 8,4 persen. Demokrat jauh tertinggal dari Partai Golkar (21,3 persen) dan PDI-P (18,2 persen) yang berada di atasnya.

Merespons hasil survei tersebut, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik langsung menggelar jumpa pers yang menyatakan keprihatinannya atas kemerosotan suara Partai Demokrat. Wacik juga meminta agar Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Ia pun sempat menyinggung kondisi Demokrat yang dinilai akan lebih baik jika Ketua Umum Anas Urbaningrum mundur.

Wacana pun berkembang ke arah pelengseran Anas melalui kongres luar biasa  (KLB). Pasek menegaskan, KLB tidak akan terjadi dan Anas tidak akan dilengserkan. Menurut dia, tidak ada hal yang melatarbelakangi harus digelar KLB. Seluruh kader, kata Pasek, taat pada hasil kongres yang memilih Anas sebagai ketua umum. Pro-kontra dianggapnya sebagai dinamika politik.

"Kalau desakan mundur itu kan sudah ada dari bab awal, sementara kami sudah mau bab terakhir. Jadi enggak ada masalah," ujar Pasek.

"Rasanya aneh kalau survei maka KLB, seperti Demokrat diatur lembaga survei. Sebagai partai besar dan punya banyak kader, tidak mungkin kami menggantungkan nyawa kepada lembaga yang juga konsultan partai lain," kata Ketua Komisi III DPR ini.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com