Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: PKS, Tirulah Demokrat!

Kompas.com - 05/02/2013, 11:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengkritik sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menuduh ada konspirasi dalam kasus dugaan suap impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Seharusnya, kata Ruhut, PKS legawa dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Rakyat sudah cerdas. Tiru partai kami. Apa dan siapa pun jabatannya, kalau kena (pidana), langsung nonaktif," kata Ruhut di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2013).

Menurut Ruhut, para elite PKS seharusnya bersyukur KPK telah membantu melakukan pembersihan di internal PKS. Anggota Komisi III DPR itu tak percaya ada konspirasi lantaran perkara tersebut hasil tangkap tangan.

Ketua DPP bidang Hukum Partai Demokrat, Benny K Harman, juga menyampaikan pendapat senada. Mantan Ketua Komisi III DPR itu tak percaya ada konspirasi jika melihat kinerja dan independensi KPK selama ini. Menurut dia, antara kasus tangkap tangan dan kasus lainnya tidak bisa disamakan.

"Sampai sekarang saya masih sangat percaya KPK otonom, kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, obyektivitasnya tidak diragukan, dan transparansinya jelas," kata Benny.

Seperti diberitakan, Luthfi dijerat dengan tuduhan terlibat dalam suap dalam pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar.

KPK juga menetapkan Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi sebagai tersangka pemberi suap. Para elite PKS lalu menuduh ada konspirasi besar dalam perkara tersebut. Namun, mereka tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

    Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

    KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

    Nasional
    Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

    Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

    Nasional
    KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

    KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

    Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

    Nasional
    Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

    Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

    Nasional
    DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

    DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

    Nasional
    Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

    Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

    Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

    Nasional
    LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

    LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

    Nasional
    DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

    DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

    Nasional
    WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

    WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

    Nasional
    Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

    Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

    Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com