Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Politik Para Sengkuni

Kompas.com - 05/02/2013, 06:14 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak berapa lama setelah muncul berita tentang permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat, ketua umum partai berlambang mercy ini, Anas Urbaningrum menulis di status atau personal message blackberry messenger-nya "Politik Para Sengkuni."

Sengkuni adalah salah satu karakter terkenal dalam wayang dengan lakon Mahabarata. Dia adalah patih di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa. Karakter fisik Sengkuni digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah tapi menjengkelkan.

Sengkuni juga digambarkan memiliki watak yang licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Gambaran tentang Sengkuni adalah gambaran tentang orang yang ingin orang lain celaka.

Sebagai patih dia dikenal "ngemong" bagi para Kurawa. Entah kepada siapa status BBM Anas tersebut ditujukan. Namun seharian ini, gejolak internal di Partai Demokrat usai publikasi hasil survei Lembaga Survei Syaiful Mujadi Research and Consulting yang menunjukkan popularitas partai tersebut tinggal 8 persen.

Ketua Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, para kader utama Partai Demokrat mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku salah satu pendiri partai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendera partai pemimpin pemerintahan tersebut.

"Saya bersama para menteri dan gubernur yang berasal dari kader Demokrat sudah sepakat agar beliau mengambil langkah secepatnya untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai ini," kata Jero.

Namun respon terhadap hasil survei ini ditanggapi sebagai bentuk upaya pelengseran Anas. Maka, kubu Anas pun tak kalah sigap menanggapi manuver tersebut.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Ifran Gani mengklaim, perwakilan DPD Partai Demokrat se-Indonesia tidak akan memberi ruang yang memungkinkan para tokoh senior melengserkan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Irfan, pemilik hak suara adalah DPD dan DPC yang masih solid mendukung Anas.

"Kongres Luar Biasa (KLB) hanya mungkin jika ada masalah yang sangat mendasar. Saat ini, tidak ada sesuatu yang menyebabkan perlu diadakan KLB," ujar Irfan.

Anas sendiri tak menjawab saat dikonfirmasi perihal status di BBM-nya. Termasuk ketika ditanya, apakah status tersebut berhubungan dengan dinamika internal di partainya sekarang ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com