Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Politik Para Sengkuni

Kompas.com - 05/02/2013, 06:14 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak berapa lama setelah muncul berita tentang permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat, ketua umum partai berlambang mercy ini, Anas Urbaningrum menulis di status atau personal message blackberry messenger-nya "Politik Para Sengkuni."

Sengkuni adalah salah satu karakter terkenal dalam wayang dengan lakon Mahabarata. Dia adalah patih di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa. Karakter fisik Sengkuni digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah tapi menjengkelkan.

Sengkuni juga digambarkan memiliki watak yang licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Gambaran tentang Sengkuni adalah gambaran tentang orang yang ingin orang lain celaka.

Sebagai patih dia dikenal "ngemong" bagi para Kurawa. Entah kepada siapa status BBM Anas tersebut ditujukan. Namun seharian ini, gejolak internal di Partai Demokrat usai publikasi hasil survei Lembaga Survei Syaiful Mujadi Research and Consulting yang menunjukkan popularitas partai tersebut tinggal 8 persen.

Ketua Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, para kader utama Partai Demokrat mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku salah satu pendiri partai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendera partai pemimpin pemerintahan tersebut.

"Saya bersama para menteri dan gubernur yang berasal dari kader Demokrat sudah sepakat agar beliau mengambil langkah secepatnya untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai ini," kata Jero.

Namun respon terhadap hasil survei ini ditanggapi sebagai bentuk upaya pelengseran Anas. Maka, kubu Anas pun tak kalah sigap menanggapi manuver tersebut.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Ifran Gani mengklaim, perwakilan DPD Partai Demokrat se-Indonesia tidak akan memberi ruang yang memungkinkan para tokoh senior melengserkan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Irfan, pemilik hak suara adalah DPD dan DPC yang masih solid mendukung Anas.

"Kongres Luar Biasa (KLB) hanya mungkin jika ada masalah yang sangat mendasar. Saat ini, tidak ada sesuatu yang menyebabkan perlu diadakan KLB," ujar Irfan.

Anas sendiri tak menjawab saat dikonfirmasi perihal status di BBM-nya. Termasuk ketika ditanya, apakah status tersebut berhubungan dengan dinamika internal di partainya sekarang ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com