Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: PKS, Rakyat bersama KPK!

Kompas.com - 04/02/2013, 14:38 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kecaman atas tudingan konspirasi di balik penangkapan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq terus berdatangan, bahkan disebut fiktif.

"Jadi, (tuduhan) konspirasi itu bukan fakta, hanya dugaan," tegas Koordinator Presidium Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud MD, Senin (4/2/2013). Pasalnya, tudingan adanya konspirasi yang dilontarkan Presiden PKS Anis Matta itu tak menyertakan bukti.

"Rakyat bersama KPK. Maka, semestinya KPK tidak terpengaruh (dengan tuduhan itu)," kata Mahfud dalam jumpa pers di Penang Bistro. Seharusnya, imbuh dia, petinggi PKS juga tak perlu melontarkan wacana konspirasi itu.

Tudingan tak berdasar, kata Mahfud, bertolak belakang dengan upaya penegakan hukum. Menurut dia, lebih baik PKS memberikan contoh kepada masyarakat dengan menyerahkan penanganan kasus Luthfi pada kewenangan KPK. "Pak Luthfi ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK itu fakta. Penegakan hukum dengan cara apa pun atasnya harus ditegakkan," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Presiden PKS Anis Matta dalam pidato politik perdana setelah memangku jabatan yang ditinggalkan Lutfhi menyebutkan adanya konspirasi besar untuk menghancurkan PKS di balik kasus ini. Pada saat yang sama, Anis mengatakan, kasus yang menjerat Luthfi adalah isyarat kebangkitan partainya.

Berita terkait dapat dibaca pula dalam topik 'Skandal Suap Impor Daging Sapi'

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com