Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Yang Korupsi Presidennya, yang Disuruh Tobat Kok Kadernya

Kompas.com - 02/02/2013, 18:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta secara berapi-api menyerukan kadernya untuk berbenah diri dan melakukan tobat nasional. Namun, langkah perdana Anis ini dinilai tidak tepat. Pengamat politik, Burhanudin Muhtadi, menganggap ajakan tobat itu terasa janggal.

"Tobat nasional ini justru menimbulkan pertanyaan jangan-jangan ada sinisme. Yang korupsi presidennya, yang disuruh tobat kadernya. Ini, kan, lucu, menimbulkan nyinyirisme," kata Burhanuddin, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Ia menyarankan agar PKS segera melakukan manajemen isu. Kalau perlu, PKS disarankan menyewa jasa konsultan untuk memperbaiki citranya yang hancur lebur. "Di dalam komunikasi politik, PKS tidak lebih baik dari Demokrat," ujar Burhanuddin.

Sementara itu, pengamat gerakan politik Islam, Edi Sudrajat, juga menyangsikan niat tobat nasional yang diutarakan Anis Matta. Menurut dia, apa yang disampaikan Anis tak sejalan dengan apa yang ditunjukkannya untuk memperbaiki citra PKS pasca-penetapan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS sebelumnya, sebagai tersangka dugaan suap impor daging sapi.

"Bagaimana orang berpidato begini, begitu, menyerukan tobat dan perbaiki diri, tapi jam tangan tetap saja R**ex. Padahal, jam tangan kan bisa biasa saja, banyak kok," kata Edi.

Edi menilai, PKS saat ini lebih didominasi faksi kesejahteraan yang menurutnya memiliki gaya hidup yang tidak sederhana. Padahal, sebagai partai Islam, ekspekstasi masyarakat akan sosok politisi yang sederhana, bersih, dan profesional sangat tinggi. Saat para politisi PKS tidak lagi menunjukkan hal itu, kata Edi, persepsi publik akan partai Islam akan semakin apatis.

"Vonis terhadap partai Islam itu akan lebih kejam karena masyarakat punya ekspektasi lebih pada partai keagaman di antara partai-partai lain yang menunjukkan kemewahan," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

    Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Nasional
    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

    Nasional
    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Nasional
    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Nasional
    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com