Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Konspirasi", Jurus Elite PKS Jawab Kekecewaan Kader

Kompas.com - 02/02/2013, 13:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tudingan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebutkan kasus yang menimpa Luthfi Hasan Ishaaq sebagai konspirasi besar dinilai tanpa bukti. Tudingan itu dianggap sebagai alat bagi PKS untuk menyolidkan kader-kader yang kecewa melihat tingkah laku elite partai bernapaskan Islam ini.

"Kalau PKS ditanya siapa orangnya, pasti bingung juga mereka. Ini hanya bahasa untuk menyolidkan barisan, bukan bahasa hukum," ujar Burhanudin, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Burhan menuturkan, saat ini kader-kader PKS yang terkenal militan dan bekerja keras untuk kebesaran partainya tengah dihadapi suatu kondisi disonansi.

"Sekarang terjadi demoralisasi. Mereka susah payah berjibaku untuk partai dan sekarang harus melihat kenyataan di tingkat elite yang bermasalah dengan KPK, bahkan langsung pucuk tertingginya," imbuh Burhan.

Dengan demikian, para elite PKS memerlukan sebuah pemahaman bersama untuk mengembalikan kekecewaan para kader yang menjadi basis kekuatan partai itu. Langkah yang diambil pun dengan menggelontorkan wacana adanya konspirasi politik untuk menghancurkan PKS menjelang pemilu.

Wacana konspirasi ini pun sudah disebut presiden baru PKS, Anis Matta, saat memberikan pidato politik untuk pertama kalinya seusai dipilih Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Pidato berapi-api yang disampaikan Anis ini kemudian membuat banyak kader PKS menangis.

"Ini kata-kata konspirasi zionis yang juga dilontarkan Hidayat Nur Wahid sengaja dikeluarkan hanya untuk para kader mencari kambing hitam. Kader kenapa penting? Karena PKS selama ini politiknya digerakkan oleh gairah kadernya. Kalau runtuh, maka hancur PKS. Makanya mereka pakai bahasa konspirasi ini," tutur Burhan.

Bahasa konspirasi itu, lanjut Burhan, bisa saja efektif bagi para kadernya. Namun, secara komunikasi politik, cara yang ditempuh PKS sangat buruk, bahkan cenderung terjebak dalam kesan PKS tak mau berbenah diri dan balik menyerang KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com